Terungkap Fakta Rapat Malam Hari: Presiden Prabowo Arahkan Reformasi Fiskal dan Jaga Defisit APBN

Presiden Prabowo Subianto tegaskan arah reformasi fiskal dan pentingnya menjaga defisit APBN dalam rapat terbatas. Apa saja arahan krusialnya?

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait reformasi fiskal dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rapat terbatas ini berlangsung intensif pada Selasa (22/7) malam di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Arahan tersebut disampaikan kepada sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fokus utama adalah menjaga defisit APBN agar tetap terkendali serta memastikan APBN menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertemuan ini juga membahas laporan perkembangan pembahasan APBN di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan persiapan penyusunan nota keuangan serta Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam perencanaan keuangan negara yang matang.

Dalam rapat terbatas yang digelar setelah pembahasan kawasan ekonomi khusus, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan lengkap mengenai reformasi fiskal. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Presiden menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara.

Fokus utama arahan Presiden adalah pada belanja negara yang efektif dan pengendalian defisit. Beliau mengingatkan jajaran menterinya bahwa APBN harus menjadi alat yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terpisah mengonfirmasi arahan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan agar APBN digunakan untuk membiayai program-program penting. Termasuk program prioritas pemerintah yang bertujuan langsung untuk kesejahteraan rakyat.

Sri Mulyani menambahkan bahwa reformasi di sisi penerimaan negara juga harus terus dilakukan. Tujuannya adalah agar negara dapat memperoleh penerimaan yang memadai. Belanja negara kemudian dapat difokuskan pada program-program esensial yang memberikan dampak signifikan.

Selain persoalan fiskal, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya deregulasi. Beliau menekankan perlunya langkah-langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung pada APBN. Berbagai perbaikan regulasi diharapkan dapat mempermudah dunia usaha. Ini mencakup investasi, perdagangan, dan mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik.

Langkah deregulasi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, sektor swasta dapat lebih leluasa bergerak dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Ini merupakan strategi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi.

Rapat tersebut juga membahas persiapan penyusunan nota keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Rencananya, RAPBN ini akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada bulan Agustus mendatang. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merencanakan anggaran masa depan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran yang disusun akan mengakomodir program-program prioritas presiden. Di antaranya adalah program makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat (SR). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Selain itu, RAPBN 2026 juga akan mendukung program Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih. Berbagai program yang mendukung ketahanan pangan juga menjadi fokus utama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan pangan nasional.

Anggaran juga dialokasikan untuk program pemerintah penting lainnya, seperti pendidikan. Terutama yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Perbaikan sekolah, madrasah, dan sekolah digital menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan.