Terungkap! Realisasi Belanja Padang Semester Pertama 2025 Sentuh Rp1,2 Triliun: Ini 5 OPD Terbaik

Pemerintah Kota Padang mencatat Realisasi Belanja Padang mencapai Rp1,2 triliun di semester pertama 2025. Apa saja faktor yang memengaruhi capaian ini dan OPD mana yang berkinerja terbaik?

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, telah mencatatkan realisasi belanja daerah yang signifikan pada semester pertama tahun anggaran 2025. Data menunjukkan bahwa angka penyerapan anggaran telah mencapai Rp1,2 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp2,8 triliun. Capaian ini setara dengan 45,23 persen dari keseluruhan alokasi dana yang tersedia untuk periode tersebut.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak lengah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Koordinasi dan sosialisasi antarperangkat daerah juga menjadi sorotan utama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

Maigus Nasir menegaskan bahwa target penyerapan anggaran idealnya mencapai 100 persen pada akhir tahun. Dengan sisa waktu sekitar empat bulan, setiap instansi diharapkan dapat bekerja keras untuk mengoptimalkan serapan anggaran. Evaluasi ini menjadi krusial untuk memastikan efektivitas penggunaan dana publik demi pembangunan daerah.

Realisasi belanja daerah Kota Padang pada semester pertama 2025 mencapai Rp1,2 triliun, atau 45,23 persen dari pagu anggaran Rp2,8 triliun. Angka ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran.

Maigus mewanti-wanti agar tidak ada OPD yang lalai dalam mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan. Ia menyoroti masih adanya kelemahan koordinasi dan sosialisasi antarperangkat daerah. Hal ini kerap menghambat pelaksanaan program di lapangan dan perlu segera diatasi.

Target akhir tahun adalah penyerapan anggaran secara maksimal, bahkan jika memungkinkan mencapai 100 persen. Sisa waktu empat bulan dianggap cukup untuk memaksimalkan serapan anggaran. Ini menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk memastikan setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang, Erwin, merinci lebih lanjut capaian realisasi. Realisasi fisik semester pertama tahun anggaran 2025 tercatat sebesar 60,34 persen dari target 74,85 persen. Sementara itu, realisasi keuangan mencapai 45,23 persen dari target 62,96 persen.

Berdasarkan kinerja hingga Juli 2025, lima OPD dengan realisasi fisik tertinggi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (85,15 persen), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (82,67 persen), Badan Pengelola Keuangan dan Aset (80,82 persen), Kecamatan Kuranji (79,88 persen), dan Bagian Organisasi (77,50 persen).

Untuk realisasi keuangan, lima OPD tertinggi adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (68,65 persen), Sekretariat DPRD Kota Padang (59,16 persen), Inspektorat (58,72 persen), Bagian Kesejahteraan Rakyat (58,01 persen), dan Dinas Perdagangan (54,06 persen). Data ini menunjukkan variasi kinerja yang signifikan antar-OPD.

Erwin menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya capaian realisasi fisik dan keuangan Kota Padang hingga Juli 2025. Salah satunya adalah pembatalan sejumlah kegiatan. Pembatalan ini merupakan imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Selain itu, perubahan pokok pikiran anggota DPRD juga turut memengaruhi penyerapan anggaran. Perubahan aplikasi E-Katalog dari versi 5 ke versi 6 juga menjadi kendala teknis yang berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa. Penerapan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaru yang belum tersedia juga menghambat pelaksanaan program.

Faktor terakhir adalah proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang dilakukan lebih awal. Hal ini dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semua faktor ini menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai target penyerapan anggaran yang lebih tinggi.