Unair Sambut Baik Wacana Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi

Rektor Unair menyambut positif wacana pemerintah memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi, meskipun menyadari tantangan dan risiko dalam pengelolaan bisnis pertambangan yang kompleks.

Surabaya, 25 Januari 2025 - Usulan pemberian izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi mendapat sambutan positif dari Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Mohammad Nasih. Meskipun mengakui kompleksitas bisnis pertambangan, beliau menyatakan kesiapan Unair jika wacana tersebut direalisasikan dengan syarat dan ketentuan yang jelas.

Prof. Nasih menekankan bahwa pengelolaan tambang bukan perkara mudah, terutama jika lokasi tambang berada di daerah terpencil. Tantangan logistik dan operasional akan signifikan, sehingga keuntungan finansial mungkin baru terlihat dalam jangka panjang. Ia memperkirakan, butuh waktu 3-4 tahun sebelum perguruan tinggi bisa memperoleh keuntungan, dan itu pun bergantung pada berbagai faktor, termasuk kandungan mineral dan kondisi tambang.

Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan izin konsesi tambang menjadi bahan pertimbangan. Prof. Nasih menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kondisi tambang yang diberikan, apakah masih memiliki potensi ekonomi yang signifikan atau hanya tambang bekas. Identifikasi potensi, proses penambangan, hingga aspek konservasi lingkungan harus dikaji secara mendalam.

Beliau juga menambahkan bahwa investasi awal yang dibutuhkan untuk pengelolaan tambang sangat besar, terutama jika membutuhkan penggalian dalam. Analisis kelayakan usaha menjadi sangat penting untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara ekonomi. "Tinggal kemudian hitung-hitungannya nanti nyucuk (sepadan) atau tidak. Kalau nggak nyucuk ya mohon maaf, tapi kalau masih nyucuk ya tentu perguruan tinggi akan dengan senang hati bisa menerima kesempatan yang sangat baik ini," jelasnya.

Wacana pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi ini muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan tersebut tercantum dalam draf revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR pada 23 Januari 2025. Dengan demikian, pemberian izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi merupakan wacana yang masih dalam proses dan perlu kajian lebih lanjut.

Kesimpulannya, Prof. Nasih menyatakan optimisme yang hati-hati. Unair terbuka terhadap kesempatan ini, tetapi pengembangannya harus dikaji secara matang, mempertimbangkan kompleksitas operasional, investasi yang dibutuhkan, dan aspek keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan usaha pertambangan oleh perguruan tinggi sangat bergantung pada berbagai faktor dan memerlukan perencanaan yang cermat.