Unud Pastikan Kerja Sama dengan TNI Bukan Militerisasi Kampus

Universitas Udayana (Unud) menegaskan kerja sama dengan TNI bertujuan memperkuat karakter dan bela negara mahasiswa, bukan untuk militerisasi kampus, Rektor Unud membuka ruang dialog dengan mahasiswa.

Universitas Udayana (Unud) di Denpasar, Bali, pada Senin, 31 Maret 2024, menjelaskan kerja samanya dengan Kodam IX/Udayana. Kerja sama ini dijelaskan Rektor Unud, I Ketut Sudarsana, bukan untuk militerisasi kampus, menjawab kekhawatiran mahasiswa. Kerja sama tersebut ditandatangani pada 27 Oktober 2023. Pihak Unud memastikan bahwa kerja sama ini tidak akan mengganggu otonomi akademik dan kebebasan berpikir mahasiswa.

Rektor Sudarsana menekankan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan bela negara mahasiswa. Ia menambahkan bahwa program-program yang akan dijalankan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif, dengan melibatkan aktif mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan disinformasi dan disintegrasi sosial yang terjadi saat ini.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas secara intelektual dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Unud menilai TNI memiliki keahlian dan pengalaman yang dapat diintegrasikan dengan riset dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam hal bela negara, ketahanan pangan, tanggap bencana, dan pengabdian di wilayah terpencil. Selain itu, kerja sama ini juga akan memberikan akses pendidikan tinggi bagi prajurit aktif dan keluarga besar TNI.

Menurut Rektor Unud, kerja sama dengan TNI ini didasari oleh urgensi kolaborasi sipil-militer yang sehat dan setara, bukan subordinasi. Semua kegiatan akan tetap berada di bawah kontrol akademik dan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Prinsip transparansi, sukarela, dan akuntabilitas akan dijaga dalam setiap pelaksanaan program.

Rektor Sudarsana juga menjelaskan bahwa kerja sama ini tidak akan mengintervensi kebebasan berpikir mahasiswa atau mengubah proses pengambilan keputusan akademik. Semua program akan dirancang sedemikian rupa agar tetap kondusif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh Unud.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dari pengalaman dan keahlian TNI dalam berbagai bidang, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan wawasan mahasiswa.

Menanggapi penolakan dari sebagian mahasiswa, Rektor Unud menyatakan kesediaannya untuk membuka ruang dialog dan diskusi secara terbuka. Ia berjanji akan mendiskusikan substansi kerja sama ini secara transparan dan berbasis data, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.

Pihak Unud berencana mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk berdiskusi setelah libur bersama. Semua kritik dan saran, tidak hanya dari BEM tetapi juga dari civitas akademika lainnya, akan dipertimbangkan oleh pimpinan Unud dalam pengambilan keputusan.

Universitas Udayana berkomitmen untuk memastikan bahwa kerja sama ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan masyarakat, tanpa mengorbankan nilai-nilai akademik dan kebebasan berpikir.

Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik antara pihak Unud, TNI, dan mahasiswa, sehingga kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi sipil-militer yang positif dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, kerja sama antara universitas dan TNI dapat dipandang sebagai bentuk kolaborasi sipil-militer yang strategis. Kolaborasi ini dapat saling menguntungkan, di mana universitas dapat memperoleh akses ke sumber daya dan keahlian TNI, sementara TNI dapat memperoleh kontribusi dari riset dan pengembangan yang dilakukan oleh universitas.

Namun, penting untuk memastikan bahwa kolaborasi ini tetap berada dalam koridor yang tepat, dengan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, dialog dan diskusi terbuka antara berbagai pihak yang terkait sangat penting untuk memastikan bahwa kerja sama ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.