Usulan DGB UI Soal Disertasi Bahlil Dinilai Sekjen Kemdikbudristek Tepat

Sekjen Kemdikbudristek menilai usulan DGB UI untuk pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah tepat dan perlu menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain.

Jakarta, 3 Maret 2024 - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Togar M. Simatupang, menyatakan bahwa usulan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) terkait pembatalan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, merupakan langkah yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Togar saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Senin.

Menurut Togar, tindakan korektif yang diajukan DGB UI sudah sesuai prosedur, proporsional, dan menawarkan solusi yang memberikan kepastian. Ia menekankan pentingnya langkah ini untuk menjaga integritas, martabat, dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. "Tindakan korektif sudah tepat, karena prosedural, proporsional, dan solutif, yang memberikan kepastian keputusan," tegas Togar.

Lebih lanjut, Togar menjelaskan bahwa UI, sebagai institusi otonom, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan korektif guna menjaga kualitas lulusan program doktor dan pertanggungjawaban publik. Usulan konkret dari DGB UI dinilai sebagai upaya untuk memastikan mutu lulusan program doktor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

Sekjen Kemdikbudristek juga menyoroti perlunya perbaikan prosedur preventif di UI agar kejadian serupa tidak terulang. UI, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain dalam hal perbaikan prosedur penjaminan mutu. Perbaikan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan kolektif, termasuk perbaikan tata kelola program doktor agar lebih kredibel.

Togar menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus ini bagi perguruan tinggi lain. "UI sebagai salah satu PTN-BH hendaknya menjadi teladan dalam memperbaiki prosedur penjaminan mutu terhadap capaian lulusan program doktor," ujarnya. Ia mengimbau PTN lain untuk meninjau dan memperbaiki sistem serta prosedur mereka untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Selain itu, perbaikan yang dilakukan harus bersifat berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen di UI. Hal ini penting untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia tetap terjaga dan terhindar dari kontroversi serupa.

Sebelumnya, beredar risalah rapat pleno DGB UI yang membahas sidang etik kelanjutan dari pembekuan gelar doktor Bahlil Lahadalia. Risalah tersebut merekomendasikan agar Bahlil mengulang disertasinya. Namun, pihak UI secara terpisah menegaskan bahwa risalah tersebut bukanlah keputusan resmi kampus.

Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, pada tanggal 28 Februari menyatakan, "Saat ini saya hanya bisa konfirmasi bahwa UI belum membuat keputusan resmi atas Pak Bahlil."

Pernyataan ini menunjukkan adanya proses internal di UI yang masih berlangsung terkait dengan kasus ini. Meskipun usulan DGB UI dinilai tepat oleh Kemdikbudristek, proses resmi dan keputusan final dari UI masih dinantikan.

Kejadian ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan diskusi luas tentang standar etika dan kualitas disertasi di perguruan tinggi Indonesia. Langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh UI dan perguruan tinggi lainnya akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia.