Wamendagri Bima Arya: Jangan Sederhanakan Biaya Politik Pilkada Mahal Jadi Alasan Pilkada Dipilih DPRD

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti kompleksitas di balik tingginya biaya politik Pilkada, menegaskan bahwa itu bukan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepada DPRD.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan pandangannya terkait wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD. Menurut Bima Arya, alasan biaya politik yang mahal tidak dapat disederhanakan sebagai satu-satunya pemicu untuk mengusulkan perubahan sistem tersebut. Ia menegaskan bahwa kompleksitas biaya politik Pilkada jauh lebih dalam dan memiliki banyak dimensi yang perlu dianalisis secara komprehensif.

Pernyataan ini disampaikan Bima Arya dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada Minggu, 27 Juli. Diskusi tersebut membahas berbagai aspek terkait sistem pemilihan di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang perbaikan. Bima Arya menekankan pentingnya melihat akar masalah dari tingginya biaya politik, bukan hanya pada permukaannya.

Bima Arya juga menyoroti bahwa biaya politik yang tinggi tidak serta-merta menjadi justifikasi untuk mengubah mekanisme Pilkada secara drastis. Ia mengajak semua pihak untuk berpikir bersama dalam mencari solusi yang lebih fundamental. Hal ini penting demi menjaga kualitas demokrasi dan integritas proses pemilihan di Indonesia.

Menurut Bima Arya, tingginya biaya politik Pilkada disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah kelemahan partai politik dalam membangun kaderisasi yang kuat dan melakukan advokasi yang efektif. Kondisi ini membuat proses politik menjadi lebih mahal karena kurangnya efisiensi dalam struktur internal partai.

Ia juga menyambut baik wacana peningkatan dana bantuan politik bagi partai politik sebagai salah satu solusi. Meskipun bukan narasi yang populer saat ini, pendanaan politik yang memadai dianggap krusial untuk memperkuat institusi partai. Dengan pendanaan yang lebih baik, partai diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsi esensialnya secara optimal, termasuk dalam menghasilkan kader-kader berkualitas.

Bima Arya menambahkan bahwa party funding atau pendanaan politik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem politik yang lebih sehat. Ini akan membantu partai untuk tidak terlalu bergantung pada sumber dana yang tidak transparan. Dengan demikian, integritas dan akuntabilitas partai politik dapat ditingkatkan secara signifikan.

Selain perbaikan internal partai, Bima Arya juga menyoroti pentingnya adopsi teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan teknologi dalam penghitungan dan pemungutan suara diyakini dapat meminimalkan biaya politik yang mahal. Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam seluruh tahapan pemilihan.

Ia mengajak semua pihak untuk memikirkan bersama bagaimana sistem Pemilu dapat terus mengarah pada penguatan pelembagaan partai politik. Sistem yang baik harus mampu mendukung partai politik untuk menjadi pilar utama demokrasi yang kokoh. Hal ini termasuk memastikan bahwa partai-partai memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan dinamika politik modern.

Bima Arya juga mengingatkan bahwa negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan, seperti di Eropa, masih terus menghadapi dinamika politik. Tidak ada sistem politik yang sempurna, sehingga perbaikan berkelanjutan selalu diperlukan. Ia menekankan bahwa partai politik dan pemilih harus memperkuat integrasi bangsa dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan.