Pusat Data Nasional: Jantung Digital Indonesia di Tengah Tantangan Keamanan Siber

Pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia, namun ancaman siber dan ketergantungan pada satu pusat data menjadi tantangan utama.

Pemerintah Indonesia tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat, sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendukung percepatan transformasi digital nasional. PDN ini ditargetkan beroperasi pada akhir Maret 2025 dan akan mengintegrasikan data-data lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya terpisah-pisah. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintahan dan layanan digital bagi masyarakat. Namun, pembangunan PDN ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama di bidang keamanan siber.

Serangan ransomware Braincipher terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada Juni 2024 lalu menjadi bukti nyata ancaman siber yang mengintai. Insiden ini mengakibatkan gangguan pada beberapa layanan publik, termasuk layanan keimigrasian. Meskipun krisis berhasil diatasi melalui kolaborasi antar lembaga, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga dalam memastikan keamanan PDN Cikarang yang akan datang. Kementerian Kominfo pun kini tengah melakukan penilaian akhir untuk memastikan keandalan sistem keamanan siber PDN Cikarang.

Pembangunan PDN ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga ketahanan infrastruktur data nasional. Pembatalan proyek PDN di Batam akibat terhambatnya kerja sama dengan Korea Selatan, serta belum dimulainya proyek PDN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Labuan Bajo, menimbulkan kekhawatiran akan risiko single point of failure. Ketergantungan pada satu PDN utama meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber, pemadaman listrik, bencana alam, atau bahkan serangan ransomware dan DDoS yang dapat melumpuhkan sistem layanan publik secara total.

Pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menekankan pentingnya membangun beberapa PDN di berbagai lokasi untuk mengurangi risiko single point of failure. Beliau menyatakan bahwa "Dengan hanya satu PDN utama yang aktif, aktor ancaman...dapat lebih mudah menyusun strategi serangan yang berfokus pada satu target kritis." Selain itu, Pratama juga menyarankan penguatan keamanan infrastruktur dengan teknologi canggih seperti enkripsi tingkat tinggi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan industri teknologi juga dinilai penting untuk membangun ekosistem keamanan data yang lebih kuat.

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan PDN di lokasi lain untuk memastikan sistem pengelolaan data nasional tetap handal. Penggunaan teknologi keamanan siber terkini dan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci untuk meminimalisir risiko. Dengan tersebarnya PDN, serangan terhadap satu lokasi tidak akan melumpuhkan seluruh sistem pemerintahan. Hal ini akan meningkatkan ketahanan dan ketahanan infrastruktur data nasional.

Langkah-langkah konkret yang perlu diambil meliputi investasi dalam teknologi keamanan siber mutakhir, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang keamanan siber, serta peningkatan kerja sama dengan sektor swasta dan internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pertahanan siber yang tangguh dan handal.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) yang komprehensif untuk meminimalisir dampak jika terjadi gangguan atau serangan siber terhadap PDN. Rencana ini harus mencakup prosedur yang jelas, pengujian berkala, dan pelatihan bagi personel yang terlibat.

Alfons Tanujaya, pengamat keamanan siber lainnya, menyoroti pentingnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola PDN. Ia mengingatkan bahwa "...yang penting ada data center, yang penting fisiknya ada," tidaklah cukup. Keahlian dan pelatihan yang memadai sangat krusial untuk memastikan pengelolaan data yang sesuai standar dan keamanan yang optimal. Alfons menyarankan agar pengelolaan data non-sensitif dapat melibatkan pihak swasta dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.

Penguatan SDM di bidang keamanan siber menjadi kunci keberhasilan PDN. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli di bidang ini. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan internasional dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di sektor ini. Dengan SDM yang kompeten, pengelolaan PDN akan lebih terjamin dan terhindar dari berbagai ancaman.

Pendekatan yang komprehensif, yang mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan keamanan siber, dan pengembangan SDM yang kompeten, sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan PDN. Dengan demikian, PDN dapat menjadi jantung digital Indonesia yang aman, andal, dan mampu mendukung transformasi digital nasional secara optimal.

Dengan infrastruktur yang andal dan tenaga ahli yang kompeten, keamanan PDN dapat lebih terjamin. Keberadaan PDN yang aman dan andal akan menjamin kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil bagi masyarakat Indonesia.