Kerja Sama Kemenhut dan Universitas Nottingham untuk Riset Carbon Capture Storage

Menteri Kehutanan menjajaki kerja sama riset untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan penjajakan kerja sama dengan Akademisi Universitas Nottingham, Inggris, Bagus Muljadi, untuk melakukan riset yang bertujuan mengurangi emisi karbon. Kerja sama ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai Carbon Capture Storage (CCS). Menurut Menhut, riset yang lebih mendalam diperlukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia.

“Kami tadi banyak bicara tentang kemungkinan kerja sama, terutama untuk riset ya, Carbon Capture Storage (CCS) yang sebenarnya sudah ada perpresnya. Tapi kita butuh riset yang lebih mendalam untuk kemudian itu bisa dipraktikkan di Indonesia,” ujar Menhut di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan CCS. Di antaranya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang CCS di industri hulu migas. Selain itu, ada juga Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui IDXCarbon.

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dapat menghasilkan riset yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak terkait dengan deforestasi atau pelanggaran hukum lingkungan.

Bagus Muljadi, sebagai peneliti, menjelaskan bahwa kolaborasi ini dapat menghasilkan riset yang mendukung pemerintah dalam pengambilan keputusan. Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa komoditas yang diperdagangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR). “Jadi potensi kerja samanya bisa terarah kepada misalnya join research dengan BRIN, capacity building memperkuat Indonesia agar pemangku kebijakan bisa melakukan kebijakan yang sesuai dengan EUDR dan lain-lain,” katanya.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, terutama dalam konteks perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Bagus juga menyoroti pentingnya riset yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, yang masing-masing memiliki persoalan lingkungan yang berbeda. Misalnya, wilayah Kalimantan yang kaya akan lahan gambut dapat menjadi lokasi penelitian yang strategis. “Di tempat-tempat seperti Kalimantan potensinya beda karena di situ ada gambut. Restorasi gambut, penghijauan, perlindungan gambut, itu sangat-sangat masalah yang kompleks di bidang riset,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang tepat, riset di daerah-daerah ini dapat memberikan solusi yang relevan dan efektif terhadap masalah lokal yang dihadapi masyarakat.

Kemenhut juga membuka kemungkinan untuk menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat memperkuat riset dan institusi di tanah air. “Kami siap menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia untuk memperkuat riset dan institusi tanah air, sehingga dapat bersama-sama berkontribusi menyelesaikan persoalan dalam negeri,” kata Bagus Muljadi.

Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kapasitas pengetahuan di kalangan pemangku kebijakan.