1.172 Personel Polri Amankan Sidang Pleno PHPU di MK

Sebanyak 1.172 personel Polri mengamankan sidang pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 4 Juli 2024, dengan agenda putusan sela, untuk memastikan jalannya sidang aman dan kondusif.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 1.172 personel untuk mengamankan sidang pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang digelar pada Selasa, 4 Juli 2024, beragenda pembacaan putusan sela.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro, menyatakan kesiapan pengamanan ketat namun humanis. "Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi," ujarnya di Jakarta. Pengamanan dilakukan baik di dalam gedung MK maupun di sekitar Monas.

Menurut Kombes Pol Susatyo, sinergi dengan berbagai pihak terus dijaga untuk memastikan situasi tetap kondusif. Personel Polri ditempatkan di titik-titik strategis sekitar MK. Menariknya, tidak ada personel yang membawa senjata api dalam pengamanan di dalam gedung MK.

Selain pengamanan fisik, pengaturan lalu lintas juga diterapkan untuk mencegah kemacetan. Langkah ini penting mengingat sidang pleno putusan sela merupakan bagian penting dari proses hukum penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2024.

Putusan sela ini menentukan kelanjutan perkara ke tahap pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Hasil sidang ini akan sangat berpengaruh bagi para pihak yang bersengketa. Keputusan ini akan menentukan apakah perselisihan akan terus berlanjut atau dihentikan.

Polri mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang berlangsung di MK. Hal ini penting untuk menjaga agar proses hukum berjalan lancar dan demokratis. Proses hukum yang berjalan dengan baik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Dengan jumlah personel yang signifikan dan strategi pengamanan komprehensif, Polri berkomitmen untuk memastikan jalannya sidang pleno PHPU di MK berjalan lancar dan aman. Pencegahan potensi gangguan keamanan menjadi fokus utama dalam operasi pengamanan ini. Keberhasilan pengamanan ini diharapkan akan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.