21 Pejabat Baru Kemenkumham Sumsel Dilantik, Dukung Transformasi Organisasi
Sebanyak 21 pejabat non-manajerial baru dilantik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada Senin, 20 Januari 2024, guna memperkuat struktur organisasi pasca-transformasi.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan resmi menambah 21 pejabat non-manajerial baru. Pelantikan dilakukan pada Senin, 20 Januari 2024, di Palembang oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Agato PP Simamora. Para pejabat ini mengisi posisi fungsional seperti Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Penyuluh Hukum, dan lainnya, melengkapi struktur organisasi pasca-transformasi dari Kemenkumham beberapa waktu lalu.
Agato PP Simamora menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari kebijakan penyederhanaan struktur organisasi Kemenkumham. Mayoritas pejabat yang dilantik merupakan perpindahan dari posisi struktural, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
Lebih lanjut, Kepala Kanwil menekankan peran penting pejabat fungsional dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan. Mereka diharapkan lebih adaptif dan lincah dalam menjalankan tugas teknis, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat secara maksimal. Pembentukan kelompok kerja juga dinilai dapat mempermudah penyesuaian diri di lingkungan kerja baru.
Para pejabat struktural dan pimpinan tinggi pratama diminta untuk mengelola perpindahan ini dengan cermat, mempertimbangkan beban kerja masing-masing unit. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target kinerja. Para pejabat yang baru dilantik juga didorong untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.
Agato Simamora juga berharap para pejabat yang baru dilantik mampu beradaptasi dengan jabatan barunya dan meningkatkan kualitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menginginkan ASN yang berkualitas, berilmu, handal, terampil, profesional, kreatif, inovatif, disiplin, dan bermoral tinggi. Kakanwil juga menekankan pentingnya komitmen dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pelantikan ini menandai langkah penting Kemenkumham Sumsel dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya tambahan 21 pejabat fungsional, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan dan target kinerja organisasi dapat tercapai dengan optimal. Para pejabat baru siap untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.