30 Jaksa Nakal Dihukum: Komitmen Presiden untuk Hukum yang Lebih Baik
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan bahwa penindakan terhadap 30 jaksa nakal oleh Kejaksaan Agung merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Penindakan tegas terhadap 30 jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat sorotan positif dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Sahroni menyebut tindakan ini sebagai komitmen nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan sistem hukum Indonesia yang lebih baik. Hal ini disampaikan Sahroni di Jakarta, Senin lalu.
Menurut Sahroni, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Visi tersebut, kata dia, telah dipahami dengan baik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ketegasan dalam menindak oknum jaksa yang tidak profesional dan bertindak semena-mena merupakan implementasi langsung dari visi tersebut.
"Jaksa Agung sangat memahami visi itu, makanya jajaran yang tidak profesional, semena-mena, langsung diberi sanksi setimpal, tanpa pandang bulu," tegas Sahroni. Langkah ini, lanjut Sahroni, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas perilaku menyimpang di lingkungan Kejaksaan Agung.
Sahroni juga menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, institusi penegak hukum diharapkan bekerja lebih optimal. Presiden Prabowo, dikenal sebagai sosok yang tegas, akan mendorong peningkatan kinerja di semua sektor, termasuk penegakan hukum demi kepentingan rakyat.
"Dan Kejagung tidak akan pernah merasa kehilangan hanya karena menghukum 30 orang jajarannya yang nakal. Masih ada puluhan ribu jaksa dan pegawai Kejagung yang bekerja tulus dan profesional. SDM seperti itulah yang kita butuhkan," jelas Sahroni.
Ke depan, Sahroni berharap visi Presiden Prabowo akan mendorong agenda penegakan hukum yang lebih besar dan menyeluruh. Polri, Kejagung, dan KPK harus siap menghadapi tuntutan yang semakin tinggi. Presiden Prabowo menetapkan standar kerja yang tinggi, menuntut penanganan kasus yang cepat dan tuntas, dari kasus korupsi besar hingga pengaduan masyarakat.
"Dan perlu diingat, Presiden Prabowo punya standar kerja yang tinggi. Mulai dari kasus tipikor kakap hingga keluhan masyarakat di bawah, semuanya harus direspons cepat dan tuntas, tidak boleh dibeda-bedakan," kata Sahroni menekankan pentingnya responsif dan profesionalisme.
Sahroni berharap seluruh aparat penegak hukum dapat meningkatkan profesionalisme dan kecepatan kerja. Mereka harus aktif mencari informasi dan permasalahan, bukan hanya menunggu laporan masyarakat. Sistem "jemput bola" menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di era sekarang.
"Harus seperti itu bekerja di era sekarang. Maksimal," tutup Sahroni.
Sebagai informasi tambahan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar, pada Minggu (26 Januari 2025) menyatakan bahwa 30 pegawai dan jaksa nakal telah dijatuhi sanksi disiplin selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.
