Waketum Gerindra: Presiden Prabowo Tegas, Hukum Harus Ditegakkan
Waketum Gerindra, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan efisiensi anggaran untuk memberantas korupsi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, atau yang akrab disapa Sara, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki prinsip yang tegas terkait penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2024.
Sara menekankan bahwa visi dan prinsip Presiden Prabowo dalam penegakan hukum sudah jelas sejak awal. Ketegasan Presiden dalam memberantas korupsi membuat beberapa pihak merasa cemas, namun hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hukum. Presiden Prabowo, menurut Sara, berkomitmen untuk memproses secara hukum siapa pun yang melanggar aturan perundang-undangan.
Sikap tegas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi terlihat dari beberapa tindakan yang telah dilakukannya. Hal ini disampaikan Sara sebagai bentuk penegasan komitmen Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. "Siapa pun yang melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. It is a clear message, pesan yang jelas dan enggak semua orang suka," tegas Sara.
Penegakan Hukum dan Efisiensi Anggaran
Selain penegakan hukum, Sara juga menyinggung kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menutup celah-celah korupsi dalam penggunaan anggaran negara.
Salah satu fokus efisiensi anggaran adalah penyelenggaraan kegiatan di hotel-hotel. Sara mengungkapkan keluhan dari industri perhotelan yang merasakan dampak pemangkasan anggaran tersebut. Pemangkasan ini dilakukan karena banyaknya potensi penyimpangan dan korupsi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
"Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality (pelayanan), hotel-hotel ‘kan semuanya lagi pada komplain. Biasanya yang mengisi itu pemerintah yang melakukan FGD (diskusi kelompok terpumpun), workshop (lokakarya), kunker (kunjungan kerja), itu semuanya lagi di-cut (pangkas) karena sebenarnya banyak celah korupsinya di situ," jelasnya.
Sebagai anggota DPR RI, Sara juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada DPR jika terdapat kebijakan atau peraturan yang kurang sempurna. Hal ini penting untuk proses check and balance dalam sistem pemerintahan.
Pernyataan Presiden Prabowo Terkait Korupsi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi. Dalam pidato politiknya pada HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2), Prabowo menyatakan tidak gentar menghadapi para koruptor.
Presiden Prabowo menekankan keberaniannya dalam menghadapi pihak-pihak yang melakukan korupsi, terutama mereka yang menentang program-program untuk kesejahteraan rakyat. "Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu," tegas Prabowo.
Pernyataan tegas Presiden Prabowo dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memajukan Indonesia.
Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan segala bentuk penyimpangan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi.
