40 Pejabat Maluku Ikuti Praktik Kepemimpinan di Pulau Buru

40 pejabat administrator Pemprov Maluku melakukan praktik kepemimpinan di desa wisata Kabupaten Buru untuk meningkatkan kinerja dan memahami pengelolaan pemerintahan desa serta wisata desa.

Sebanyak 40 pejabat administrator dari Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti praktik kepemimpinan lapangan di desa wisata Kabupaten Buru. Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa, dan pengelolaan wisata desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April di Kabupaten Buru, Maluku.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menjelaskan bahwa ASN harus memiliki kompetensi kepemimpinan dan manajemen kinerja yang baik. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan efisien dan efektif, serta tercapai peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Pelatihan kepemimpinan ini dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.

Studi lapangan ini difokuskan untuk menilai pelaksanaan aktualisasi kepemimpinan kinerja. Para pejabat akan mengidentifikasi permasalahan pelayanan organisasi dan merumuskan solusi kreatif, advokasi, dan alternatif untuk perbaikan di unit kerja masing-masing. Dengan kata lain, pelatihan ini bertujuan untuk mencetak pemimpin yang mampu memecahkan masalah di lapangan.

Praktik Kepemimpinan dan Pengelolaan Desa Wisata

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buru, Arman Buton, menyambut kedatangan para pejabat administrator. Ia menjelaskan bahwa program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kepemimpinan berkinerja tinggi. Peserta diharapkan mampu mengelola administrasi pembangunan melalui best practice dan aplikasinya dalam aksi perubahan untuk peningkatan kinerja organisasi.

Buton menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesungguhan peserta dalam mengikuti pelatihan. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan pemecahan masalah, menumbuhkan kepedulian sosial ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Buru. Lebih lanjut, Buton berharap peserta mampu mengidentifikasi potensi daerah dan mengembangkan strategi peningkatan kualitas di bidang-bidang tertentu.

Salah satu peserta PKA, Rufaidah, Ketua Kelompok Stula Desa Wisata Jikumerasa, menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Ia menekankan bahwa seorang pejabat administrator harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk menemukan solusi dan rekomendasi perbaikan.

"Penting untuk bisa menganalisa persoalan yang dihadapi baik dari sisi tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa maupun pengelolaan wisata desa," ujar Rufaidah. Ia juga berharap adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat Desa Jikumerasa untuk memaksimalkan hasil kegiatan studi lapangan ini.

Manfaat Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Pelatihan kepemimpinan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi para pejabat administrator. Mereka memperoleh kesempatan untuk menerapkan teori kepemimpinan dalam konteks nyata di lapangan. Dengan demikian, mereka dapat mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang krusial dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, pelatihan ini juga mendorong kolaborasi dan kerja sama antar peserta. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan secara kolektif. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, pelatihan ini memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk memahami tantangan dan peluang dalam pengelolaan pemerintahan desa dan wisata desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, praktik kepemimpinan lapangan di Pulau Buru ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja pemerintahan di Provinsi Maluku. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.