Alat Peringatan Dini Banjir Rusak, Warga Jakarta Selatan Kritik Pemprov DKI
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta menerima aduan soal kerusakan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan, yang mengakibatkan warga tidak siap menghadapi banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung.
Jakarta, 5 Maret 2024 - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menerima laporan kritis dari warga Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, terkait malfungsi alat peringatan dini banjir di wilayah tersebut. Kejadian ini terjadi saat ketinggian air di Bendung Katulampa mencapai titik kritis, namun sistem peringatan dini yang seharusnya memberikan peringatan kepada warga justru tidak berfungsi.
"Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendung Katulampa saat itu sudah mencapai titik kritis," ungkap August Hamonangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan besar tentang kesiapan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi bencana banjir.
Kejadian ini menyoroti ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan fungsi optimal alat peringatan dini banjir. Anggota dewan tersebut menekankan pentingnya kesiapan alat-alat peringatan dini mengingat potensi bencana banjir yang selalu mengancam Jakarta. Anggaran yang besar yang telah dialokasikan untuk alat tersebut seharusnya diimbangi dengan kinerja yang optimal.
Sistem Peringatan Dini Banjir Tidak Berfungsi Optimal
August Hamonangan menyayangkan malfungsi alat peringatan dini banjir di Pengadegan. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari alat tersebut adalah untuk memberikan peringatan dini kepada warga agar mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir. Namun, karena alat tersebut tidak berfungsi, warga yang tinggal di dekat Kantor Kelurahan Pengadegan bahkan tidak siap menghadapi bencana yang datang.
"Karena alat tersebut tidak berfungsi, maka warga yang tinggal dekat dengan Kantor Kelurahan bahkan tidak siap untuk menghadapi bencana yang akan datang pada saat itu," ujarnya. Kejadian ini menunjukkan celah serius dalam sistem mitigasi bencana banjir di Jakarta dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Lebih lanjut, August Hamonangan juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini banjir. Jika sistem pengeras suara terbukti kurang efektif, maka anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang lebih efektif, seperti waduk, polder, dan embung.
Usulan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
Selain evaluasi sistem peringatan dini, August Hamonangan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sekitar Jakarta. Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembangunan waduk, polder, dan embung untuk mengurangi risiko banjir. Pembangunan infrastruktur ini dinilai lebih efektif dalam mengatasi masalah banjir dibandingkan hanya mengandalkan sistem peringatan dini.
"Ini bisa mengurangi kemungkinan air meluap dan mengakibatkan banjir. Selain itu, normalisasi kali-kali juga harus dilakukan terus," katanya. Normalisasi kali dan sungai merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko genangan.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk warga Jakarta, untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap potensi banjir. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan warga sangat penting dalam menghadapi potensi bencana alam.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh hujan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (2/3) hingga Selasa (4/3). Hujan intensitas tinggi tersebut mengakibatkan Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat, menjadi bahaya dan menyebabkan Kali Ciliwung meluap, sehingga sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir.
Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana banjir. Perbaikan dan pemeliharaan sistem peringatan dini serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir merupakan langkah krusial untuk mengurangi dampak negatif banjir di masa mendatang.
