Balap Liar di Gorontalo: Ancaman Pidana Menanti Pelaku
Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo menegaskan pelaku balap liar terancam hukuman penjara dan denda sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dengan upaya penegakan hukum yang lebih tegas.

Polisi di Gorontalo menindak tegas aksi balap liar yang meresahkan. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Gorontalo, Kombes Pol Lukman Cahyono, memberikan peringatan keras bahwa pelaku balap liar dapat dijerat hukuman pidana penjara. Pernyataan tersebut disampaikan di Gorontalo pada Kamis, 24 Januari 2024.
Ancaman hukuman ini bukan isapan jempol. Dirlantas menegaskan bahwa sanksi pidana untuk balap liar sudah diterapkan di beberapa daerah lain. Aturan hukum yang digunakan adalah Pasal 297 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
"Sanksinya tidak hanya tilang, tapi bisa juga pidana, dan ini hukumannya akan lebih berat," tegas Lukman Cahyono.
Pasal 297 UU LLAJ sendiri memberikan ancaman pidana kurungan maksimal 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp3 juta bagi pelaku balap liar. Namun, ancaman pidana tidak berhenti di situ.
Pelaku juga dapat dijerat pasal lain, tergantung situasi dan dampak yang ditimbulkan. Misalnya, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika balap liar menimbulkan kegaduhan, Pasal 12 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan jika mengganggu fungsi jalan, dan Pasal 63 Ayat (1) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan jika mengganggu ketertiban masyarakat.
Polda Gorontalo tak tinggal diam. Untuk mencegah balap liar, Dirlantas telah menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) di setiap wilayah untuk meningkatkan patroli, terutama di lokasi-lokasi yang rawan balap liar. Patroli Jalan Raya (PJR) akan dikerahkan untuk mengawasi.
Penindakan akan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Petugas tidak akan ragu menilang dan menahan kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Kendaraan yang ditahan akan tetap berada di kantor polisi sampai sidang selesai dan memenuhi persyaratan sesuai aturan.
"Ini adalah upaya kami untuk memberikan efek jera kepada pelaku balap liar," pungkas Lukman Cahyono.