BNI Kantongi Tambahan Kuota KPR FLPP Lebih dari Dua Kali Lipat, Siap Dukung Program Perumahan Rakyat
BNI berhasil mendapatkan tambahan kuota penyaluran KPR FLPP menjadi 25.000 unit pada 2025, menegaskan komitmennya dalam mendukung program perumahan rakyat.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) baru saja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Penandatanganan ini berlangsung di Grha BNI, Jakarta, pada Rabu (23/7).
Melalui kesepakatan penting ini, BNI memperoleh peningkatan signifikan dalam kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BNI melonjak menjadi 25.000 unit pada tahun 2025.
Peningkatan ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan kuota awal BNI tahun ini yang hanya 10.750 unit. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan pemerintah kepada BNI dalam menyukseskan program penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Peningkatan Kuota KPR FLPP dan Komitmen BNI
Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyatakan bahwa tambahan kuota ini merupakan bukti nyata kepercayaan tinggi dari pemerintah. BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Putrama menegaskan bahwa ini adalah bentuk konkret dari komitmen BNI untuk hadir di tengah masyarakat. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Putrama Wahju Setyawan, Menteri PKP RI Maruarar Sirait, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyediaan akses perumahan. Penyaluran KPR FLPP adalah bagian dari komitmen BNI mendukung program 3 juta rumah.
Apresiasi dan Tantangan dari BP Tapera
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif BNI dalam menyalurkan KPR subsidi. Hingga 23 Juli 2025, BNI telah menyalurkan 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai Rp759,57 miliar.
Heru mengingatkan bahwa peningkatan kuota KPR FLPP BNI menjadi tantangan sekaligus komitmen bersama yang harus direalisasikan. Pertumbuhan realisasi KPR FLPP biasanya mencapai puncak pada semester II.
Hingga paruh pertama 2025, realisasi KPR FLPP secara nasional tumbuh sekitar 44,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Heru menekankan target nasional 350.000 unit untuk tahun ini, naik dari 220.000 unit tahun lalu.
Akad Massal dan Dampak Sosial BNI
Selain penandatanganan MoU, BNI juga menggelar akad kredit pemilikan rumah (KPR) massal. Acara ini melibatkan 779 debitur yang hadir secara luring dan daring dari berbagai wilayah di Indonesia.
Sebanyak delapan perwakilan debitur mengikuti acara secara langsung, sementara sisanya berpartisipasi secara daring. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau Menteri Ara, mengapresiasi dukungan konkret BNI.
Menteri Ara menyatakan bahwa 779 debitur yang melaksanakan akad massal KPR subsidi bukan sekadar angka. Ini merepresentasikan keluarga-keluarga yang akan memiliki tempat tinggal layak.
BNI sebagai Agen Pembangunan Nasional
Dukungan BNI terhadap program pemerintah tidak hanya menunjukkan kapasitas dalam penyaluran pembiayaan. Lebih dari itu, BNI mempertegas perannya sebagai agen pembangunan nasional.
Perseroan berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
