China Berikan Akses Bebas Visa ke Lima Negara Amerika Latin
Mulai Juni 2025, China akan memberikan akses bebas visa selama 30 hari kepada warga negara Brasil, Argentina, Chili, Peru, dan Uruguay, sebagai upaya peningkatan hubungan bilateral dan pariwisata.
Pemerintah China mengumumkan kebijakan uji coba bebas visa bagi warga negara dari lima negara Amerika Latin, yaitu Brasil, Argentina, Chili, Peru, dan Uruguay. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Juni 2025 hingga 31 Mei 2026, sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (15/5). Kebijakan ini muncul dua hari setelah Presiden Xi Jinping menutup Pertemuan Tingkat Menteri Forum China-CELAC di Beijing. Forum ini mempertemukan China dengan 33 negara Amerika Latin dan Karibia, dengan 28 negara anggota CELAC hadir dalam pertemuan tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen China untuk membuka diri secara lebih luas dan memudahkan perjalanan internasional. Presiden Xi Jinping juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara Amerika Latin, seperti Presiden Brasil Lula da Silva, Presiden Kolombia Gustavo Petro, dan Presiden Chili Gabriel Boric, setelah forum tersebut.
Kebijakan Bebas Visa: Fasilitas dan Persyaratan
Pemegang paspor biasa dari kelima negara Amerika Latin tersebut akan dibebaskan dari kewajiban visa untuk memasuki wilayah China. Mereka dapat tinggal selama maksimal 30 hari untuk berbagai keperluan, termasuk bisnis, wisata, kunjungan keluarga atau pertemanan, dan transit.
Menurut Lin Jian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pebisnis dari Amerika Latin ke China. China juga berharap dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan budaya dengan negara-negara tersebut.
"Untuk lebih memudahkan perjalanan lintas batas, China memutuskan untuk memasukkan lebih banyak negara dalam program bebas visa," tambah Lin Jian dalam konferensi pers tersebut. Ia juga menambahkan bahwa China akan terus mengambil langkah-langkah untuk mempermudah perjalanan antara China dan negara-negara lain.
China Terus Memperluas Kebijakan Bebas Visa
Kebijakan bebas visa ini merupakan bagian dari upaya China untuk memperluas jaringan hubungan internasionalnya. Sebelumnya, China telah menerapkan kebijakan transit bebas visa selama 240 jam (10 hari) bagi warga negara dari 54 negara, termasuk beberapa negara Eropa, Amerika, Oseania, dan Asia.
Daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama 10 hari tersebut mencakup 25 negara Schengen, 15 negara Eropa lainnya, beberapa negara Amerika, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Asia. Hal ini menunjukkan komitmen China untuk menjadi destinasi yang mudah diakses bagi wisatawan dan pebisnis internasional.
Data dari Badan Administrasi Imigrasi Nasional China menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 20,1 juta orang asing datang ke China dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa, meningkat 112,3 persen dibandingkan tahun 2023. China juga telah menerapkan kebijakan bebas visa secara timbal balik dengan 25 negara dan bebas visa unilateral untuk 38 negara.
Dampak Kebijakan terhadap Pariwisata dan Ekonomi
Kebijakan bebas visa ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi di China. Peningkatan jumlah wisatawan dari Amerika Latin dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perhotelan, transportasi, dan industri terkait lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi antara China dan negara-negara Amerika Latin.
Di Asia Tenggara, China telah menerapkan perjanjian bebas visa timbal balik dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dengan perluasan kebijakan bebas visa ini ke Amerika Latin, China menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan internasional dan membuka diri bagi dunia.
China menyambut lebih banyak wisatawan asing untuk merasakan keberagaman, semangat, dan dinamika negaranya. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertukaran budaya dan meningkatkan pemahaman antar bangsa.
