Dedi Mulyadi Rotasi 25 Pejabat Tinggi Jabar: Siap Kerja Keras dan Ikuti Pendidikan Bela Negara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melantik 25 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar, termasuk kepala dinas dan direktur rumah sakit, dengan pesan agar siap bekerja keras dan mengikuti pendidikan bela negara.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan rotasi besar-besaran terhadap 25 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rotasi ini mencakup berbagai posisi penting, mulai dari kepala dinas dan kepala biro hingga direktur rumah sakit. Pelantikan dilakukan di sela Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme di Karawang pada Kamis, 27 Maret 2025.
Perombakan jabatan ini bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja pemerintahan di Jawa Barat. Beberapa pejabat yang dilantik menempati posisi baru yang berbeda dari sebelumnya, menandakan adanya strategi penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan provinsi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik para pejabat yang dilantik. Beliau menyampaikan pesan agar para pejabat yang baru dilantik siap menghadapi tantangan dan beban kerja yang berat. "Para pejabat yang baru dilantik harus siap lelah," ujar Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Mutasi Pejabat Tinggi Pratama Jabar
Berikut beberapa pejabat yang menempati posisi baru berdasarkan data yang diterima ANTARA: Dedi Taufik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Nining Yuliastiani sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag); Noneng Komara Nengsih sebagai Kepala Dinas Sosial; Bambang Tirtoyuliono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Ai Saadiyah Dwidaningsih sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Selanjutnya, Dedi Supandi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Sumasna sebagai Asisten Perekonoman dan Pembangunan Pemprov; M. Taufik Budi Santoso sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D); Linda Al Amin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP); dan Mas Adi Komar sebagai Kepala Diskominfo Jabar.
Jabatan penting lainnya juga mengalami pergantian, diantaranya Ika Mardiah sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); Hery Antasari sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora); Asep Sukmana sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra; Wahyu Mijaya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol); dan Benny Bachtiar sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Beberapa posisi lainnya diisi oleh Iendra Sofyan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud); Teten Ali Mulku Engkun sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Yuke Mauliani sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil; Turus Arifan sebagai Kepala Satpol PP; dan M Ade Arfiandi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Lusi Lesminingwati menempati posisi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya, Deny Hermawan sebagai Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA), Dedi Mulyadi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Akhmad Taufiqurrahman sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), dan Fery Ahmad Firdaus Mansur sebagai Dirut RSJ Provinsi Jabar.
Pendidikan Bela Negara untuk Pejabat
Dedi Mulyadi juga mengumumkan rencana penyelenggaraan pendidikan bela negara bagi para pejabat yang baru dilantik. Pendidikan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025, dengan melibatkan pelatih dari TNI-Polri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pejabat tentang nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.
Dengan adanya rotasi dan rencana pendidikan bela negara ini, diharapkan kinerja pemerintahan di Jawa Barat akan semakin optimal dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.
