Ditjen Bina Marga Harap Inpres Infrastruktur Daerah Akomodir IJD Rp15 Triliun
Ditjen Bina Marga berharap Rancangan Inpres Infrastruktur Daerah menyertakan poin-poin penting Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) senilai Rp15 triliun untuk penanganan jalan di daerah.
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap agar Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Infrastruktur Daerah dapat mengakomodir poin-poin penting dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah (IJD). Hal ini disampaikan oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Reiza Setiawan.
Reiza menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa kali pembahasan intensif terkait IJD sejak Desember 2024 hingga April 2025 dengan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Ia berharap poin-poin yang telah disepakati dalam pembahasan IJD dapat diintegrasikan ke dalam Inpres Infrastruktur Daerah yang baru.
"Sesuai informasi dari Bapak Menteri PUPR pada saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI bahwa IJD nantinya digabungkan menjadi Inpres Infrastruktur Daerah. Namun demikian pembahasan IJD sudah sampai final dengan Kementerian Sekretariat Negara, harapan kami nanti poin-poin yang sudah dibahas akan diakomodir di inpres yang digabungkan," ujar Reiza Setiawan. Angka Rp15 triliun menjadi fokus utama harapan tersebut.
Kebutuhan Dana IJD dan Kondisi Jalan di Indonesia
Ditjen Bina Marga telah mengidentifikasi kebutuhan dana IJD sebesar Rp15 triliun yang belum tertangani. Rinciannya, Rp7,4 triliun dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang mendukung sektor pangan, sementara Rp7,6 triliun ditujukan untuk konektivitas, kawasan industri, dan pariwisata. Reiza menambahkan bahwa setelah Inpres Infrastruktur Daerah diterbitkan, usulan dan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI.
Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia menjadi perhatian utama. Total panjang jalan di Indonesia mencapai 519.000 km, dengan jalan nasional hanya 8,9 persen, sementara sisanya (91 persen) merupakan jalan provinsi, kabupaten, dan kota. Meskipun kemantapan jalan nasional telah mencapai 94-95 persen, kondisi jalan daerah masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, sebelumnya telah menyampaikan rencana penggabungan IJD ke dalam Inpres Infrastruktur Daerah. Inpres ini tidak hanya akan mencakup jalan daerah, tetapi juga sektor infrastruktur lainnya seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Pembahasan Inpres ini masih berlangsung.
Harapan Terakomodirnya IJD dalam Inpres Infrastruktur Daerah
Dengan kondisi jalan daerah yang memprihatinkan dan kebutuhan dana yang signifikan, harapan Ditjen Bina Marga agar IJD diakomodir dalam Inpres Infrastruktur Daerah sangatlah beralasan. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di daerah, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung sektor-sektor ekonomi penting seperti pangan, industri, dan pariwisata.
Proses penggabungan IJD ke dalam Inpres Infrastruktur Daerah menandakan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan infrastruktur secara terpadu. Dengan adanya alokasi dana yang cukup dan perencanaan yang matang, diharapkan Inpres ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Keberhasilan Inpres Infrastruktur Daerah ini akan bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar kementerian dan lembaga terkait, serta komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang tercantum di dalamnya. Pemantauan dan evaluasi yang berkala juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Semoga dengan adanya Inpres Infrastruktur Daerah, permasalahan infrastruktur jalan di daerah dapat segera teratasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
