Dorongan Penyaluran KUR untuk UMKM Bengkulu: Bank BUMN Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Anggota DPR mendorong bank BUMN di Bengkulu untuk meningkatkan penyaluran KUR bagi UMKM guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen dan mengatasi kendala permodalan.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Bengkulu, Erna Sari Dewi, menyerukan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu. Seruan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya akses permodalan yang dialami sekitar 35 ribu UMKM di Bengkulu. Bank BUMN, khususnya Himbara, dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Erna Sari Dewi menekankan peran krusial bank BUMN dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Penyaluran KUR yang optimal dinilai sebagai salah satu strategi kunci untuk mencapai target tersebut. Menurutnya, "Kita tahu bahwa di Bengkulu ada sekitar 35 ribu UMKM yang masih menghadapi kendala klasik, yaitu permodalan. Oleh karena itu, bank-bank BUMN menjadi salah satu solusi utama dalam memberikan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM."
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Bengkulu dan berkontribusi pada pencapaian target nasional. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM akan mendorong pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah secara keseluruhan.
Target Penyaluran KUR Bank BUMN di Bengkulu
Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu, misalnya, menargetkan penyaluran KUR sebesar 10 persen atau sekitar Rp480 miliar pada tahun 2025. Pencapaian ini didasarkan pada keberhasilan penyaluran KUR hingga tahun 2024 yang telah mencapai Rp450 miliar, dengan Non-Performing Financing (NPF) yang terkendali di angka 1,8 persen. Area Manajer BSI Cabang Bengkulu, Adi Putro Maryono, menyatakan, "Hingga 2024, total penyaluran KUR oleh BSI Bengkulu telah mencapai Rp450 miliar. Untuk NPF kami terkendali di angka 1,8 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa kami cukup kredibel dalam mengelola pembiayaan KUR."
BSI Bengkulu berkomitmen untuk memperkuat sistem manajemen risiko guna memastikan penyaluran KUR tepat sasaran. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko kredit macet dan memastikan keberlanjutan program KUR bagi UMKM di Bengkulu. Komitmen ini menunjukkan keseriusan BSI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan UMKM.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menunjukkan bahwa hingga akhir Januari 2025, penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp88,96 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.617 orang. Angka ini diharapkan akan meningkat signifikan seiring dengan dorongan penyaluran KUR oleh bank BUMN.
Mekanisme dan Alokasi Dana KUR Tahun 2025
Mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2025 masih menggunakan peraturan yang lama, dengan subsidi bunga di angka antara 6 sampai 9 persen. Hal ini memberikan insentif bagi UMKM untuk mengakses KUR dan meringankan beban bunga yang harus mereka tanggung.
DJPb memprediksi alokasi dana KUR untuk tahun 2025 akan sama dengan tahun 2024, yaitu sebesar Rp3 hingga Rp4 triliun. Besarnya alokasi dana ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.
Dengan dukungan dari pemerintah dan komitmen bank BUMN, diharapkan penyaluran KUR di Bengkulu akan semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM akan mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
