DPR Dukung Kapolda Riau Copot Kapolsek Terkait Pengeroyokan Penagih Utang

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul mendukung pencopotan Kapolsek Bukit Raya dan langkah tegas Kapolda Riau dalam menangani pengeroyokan penagih utang di Pekanbaru.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, terkait insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh penagih utang di halaman Polsek Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, pada Sabtu, 19 April 2024. Peristiwa tersebut melibatkan penagih utang yang menyerang korban, dan beberapa anggota polisi yang berada di lokasi hanya merekam kejadian tanpa melakukan pencegahan. Kejadian ini menjadi viral di media sosial.

Rahul menilai pencopotan Kapolsek Bukit Raya, Kompol Syafnil, sebagai langkah tepat dan menunjukkan komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum. Ia menekankan pentingnya responsivitas kepolisian dalam menghadapi situasi yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. "Saya sepenuhnya mendukung langkah Kapolda Riau. Pencopotan Kapolsek Bukit Raya adalah langkah yang sangat diperlukan untuk memperbaiki citra institusi kepolisian, yang seharusnya selalu responsif dalam menangani situasi yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat," ujar Rahul dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Rahul juga mengapresiasi penangkapan empat pelaku pengeroyokan oleh pihak kepolisian, sementara tujuh pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Menurutnya, tindakan cepat dan tepat ini mencerminkan profesionalisme kepolisian. "Penegakan hukum yang cepat dan tepat adalah cermin dari profesionalisme kepolisian kita. Saya yakin dengan langkah yang diambil ini, masyarakat akan kembali percaya pada kemampuan kepolisian untuk melindungi mereka," tuturnya.

Langkah Tegas Kapolda Riau dan Dukungan DPR

Pencopotan Kapolsek Bukit Raya dianggap sebagai bukti bahwa kepolisian tidak menoleransi kelalaian atau tindakan yang merugikan masyarakat. Rahul menekankan pentingnya kepemimpinan yang sigap dalam menghadapi situasi darurat. "Tindakan yang diambil Kapolda Riau adalah bukti bahwa kepolisian tidak menoleransi kelalaian atau tindakan yang merugikan masyarakat," ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan, Rahul berkomitmen untuk terus mengawasi proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Rahul menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah yang memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. "Saya akan terus mengawasi proses hukum yang sedang berjalan, dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik," ajak Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau tersebut.

Penangkapan Pelaku dan Pengejaran Terus Berlanjut

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau telah menangkap empat pelaku pengeroyokan, berinisial A, MHAF, R, dan RS. Mereka diduga merupakan bagian dari kelompok penagih utang yang hendak menarik kendaraan korban secara paksa pada Jumat, 18 April 2024. Direktur Ditreskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, menyatakan bahwa tujuh pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan akan ditangkap.

"Saat ini masih ada tujuh orang yang sedang kami cari. Kami akan temukan dan tangkap ke mana pun mereka pergi," tegas Kombes Pol Asep Darmawan dalam konferensi pers di Pekanbaru.

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Tindakan tegas dari Kapolda Riau dan dukungan dari DPR RI diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang konsisten.

Peristiwa ini juga menjadi sorotan karena beberapa anggota polisi yang berada di lokasi kejadian hanya merekam peristiwa tanpa melakukan tindakan pencegahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur operasional standar (SOP) dan pelatihan bagi anggota kepolisian dalam menghadapi situasi seperti ini. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kepolisian untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan responsivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesimpulan

Dukungan DPR terhadap langkah Kapolda Riau dalam menangani kasus pengeroyokan ini menunjukkan komitmen bersama untuk penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penangkapan para pelaku dan proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.