DPR RI Janji Beri Bantuan Alat Pertanian untuk Petani Kulon Progo
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengunjungi Kulon Progo dan berjanji memberikan bantuan alat pertanian serta menyerap aspirasi petani untuk mendukung ketahanan pangan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, telah mengunjungi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 26 Maret 2024. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi petani setempat dan memberikan bantuan alat pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini berlangsung di Sanggrahan Lor, Kalurahan Bendungan, Kulon Progo, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bupati Kulon Progo.
Dalam kunjungannya, Siti Hediati Hariyadi menyerahkan bantuan handsprayer kepada para petani. Ia menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. "Penyerahan bantuan handsprayer ini adalah bentuk nyata dari komitmen saya untuk terus memperjuangkan petani, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bertani dan mendorong hasil pertanian yang lebih baik di Kulon Progo dan untuk DIY pada umumnya," ujarnya.
Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini juga menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan komitmen DPR RI untuk selalu dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Bantuan dan penyampaian aspirasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kulon Progo.
Mendukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Aspirasi Petani
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, turut hadir dan mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia menekankan pentingnya momen ini untuk menyampaikan berbagai permasalahan di sektor pertanian agar dapat didengar hingga pemerintah pusat. "Banyak sekali kekurangan yang masih kita miliki sehingga pada saat seperti ini beliau dapat memotret kondisi kita. Manfaatkan sebaik mungkin proses ini untuk menyampaikan harapan, uneg-uneg dunia pertanian (agro pertanian) secara luas," kata Agung.
Agung juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan berupa alat pengering padi. Hal ini penting untuk mengantisipasi gagal panen akibat padi yang basah terkena hujan. "Harapannya untuk aspirasi petani Kulon Progo dapat diterima dan dijadikan perhatian bagi pemerintah pusat. Pada kunjungan kerja saat ini saya berharap, apapun tingkat kesulitan dan harapan masyarakat itu bisa tersampaikan, dan harapannya diterima," tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kulon Progo, Sendy Prihandini, menyampaikan terima kasih atas komitmen Ketua Komisi IV DPR RI, Bupati, dan Wakil Bupati Kulon Progo dalam membangun sektor pertanian. Ia juga menyatakan kesiapan DPRD Kulon Progo untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
"Kami di DPRD Kulon Progo siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan di Kulon Progo," kata Sendy.
Harapan dan Komitmen untuk Petani Kulon Progo
Kunjungan kerja ini menandai komitmen nyata pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Bantuan handsprayer diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Lebih lanjut, proses penyerapan aspirasi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memahami tantangan dan kebutuhan riil petani di Kulon Progo.
Selain bantuan alat pertanian, perhatian terhadap infrastruktur pendukung pertanian seperti alat pengering padi juga menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani dan memastikan keberhasilan panen.
Kolaborasi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan DPRD Kulon Progo menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kulon Progo. Komitmen bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.
Siti Hediati Hariyadi berharap agar bantuan yang diberikan dapat digunakan dan dirawat dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Komitmen ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib para petani dan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia.