DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Kembali Terapkan Operasi Modifikasi Cuaca
Ketua DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengantisipasi banjir susulan setelah melihat efektifitasnya dalam mengurangi dampak hujan ekstrem di tahun lalu.

Operasi Modifikasi Cuaca Kembali Diusulkan untuk Antisipasi Banjir Jakarta
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mencegah banjir susulan. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 30 Januari, di Jakarta. Beliau berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak banjir jauh lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk OMC.
Menurut Khoirudin, antisipasi dini sangat penting, terutama saat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir di Jakarta. Pengalaman OMC pada akhir tahun lalu dinilai sukses mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor.
Khoirudin mencontohkan keberhasilan OMC pada perayaan tahun baru lalu. Meskipun BMKG memprediksi hujan lebat dan berkepanjangan, pelaksanaan OMC terbukti mampu meminimalkan dampak hujan tersebut. Selain OMC, Khoirudin juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pompa air di wilayah rawan banjir untuk mengantisipasi volume air yang besar.
Pemprov DKI Jakarta menanggapi usulan tersebut dengan serius. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa Pemprov sedang mempertimbangkan untuk kembali melakukan OMC jika BMKG memprediksi cuaca ekstrem. Teguh menyebutkan rencana pelaksanaan OMC dalam waktu 2-3 hari ke depan, tergantung pada prediksi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG.
Koordinasi antar instansi terkait juga telah dilakukan. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), dan Asisten Pemerintahan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan OMC. Pelaksanaan OMC sendiri, menurut Teguh, mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan infrastruktur yang tersedia.
Kesimpulannya, upaya antisipasi banjir di Jakarta tidak hanya berfokus pada penanggulangan pasca-banjir, tetapi juga pada pencegahan melalui langkah-langkah proaktif seperti OMC. Koordinasi dan perencanaan yang matang antara Pemprov DKI Jakarta dan BMKG menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa mendatang.