DPRD Tapin Berkomitmen Pertahankan dan Tambah Tenaga Non ASN untuk Optimalkan Pelayanan Publik
DPRD Tapin berkomitmen mempertahankan dan menambah tenaga non ASN untuk menjamin pelayanan publik tetap optimal di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, meskipun keputusan akhir ada di pemerintah pusat.
Tapin, Kalimantan Selatan, 19 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan bahkan menambah jumlah tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memastikan pelayanan pemerintahan tetap optimal. Hal ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran terkait nasib tenaga non-ASN di daerah tersebut. Komitmen ini diambil setelah adanya koordinasi internal dan pertimbangan akan kebutuhan riil di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Tapin, Ihwanudin Husin Kasah, menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya mencari solusi agar tenaga non-ASN tetap dapat berkontribusi dalam pelayanan publik, khususnya pada sektor-sektor yang membutuhkan banyak personel. "Setelah koordinasi dengan Ketua DPRD, kami sepakat untuk melakukan konsultasi bersama SKPD terkait, langsung dengan kementerian dan lembaga terkait," ujar Ihwanudin di Rantau, Kabupaten Tapin, Rabu. Ihwanudin menekankan bahwa masalah ini memerlukan solusi di tingkat pusat, bukan hanya di tingkat kabupaten atau provinsi.
Keputusan untuk mempertahankan dan menambah tenaga non-ASN didorong oleh realita rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk yang masih belum ideal. Ihwanudin menyatakan, "Pelayanan publik tidak bisa hanya ditangani oleh ASN dengan jumlah pegawai yang ada saat ini, jelas masih kurang." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran tenaga non-ASN dalam menunjang kinerja pemerintahan di Kabupaten Tapin.
DPRD Tapin Dorong Penambahan Tenaga Non ASN
DPRD Tapin secara khusus mendorong penambahan tenaga non-ASN di beberapa SKPD yang membutuhkan tambahan personel. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi contoh SKPD yang pelayanannya langsung bersentuhan dengan masyarakat dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD Tapin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin.
Terkait mekanisme rekrutmen, DPRD Tapin menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah. "Apakah penerimaan dilakukan secara terbuka atau tertutup, itu tergantung aturan yang ditetapkan, tetapi harus ada regulasi yang jelas," tegas Ihwanudin. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Tapin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen tenaga non-ASN.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Tapin berharap keberadaan tenaga non-ASN tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini menunjukkan kepedulian DPRD Tapin terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Status Tenaga Non ASN di Kabupaten Tapin
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapin, Gusti Ridha Wardhana, menjelaskan bahwa tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Tapin terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah pegawai yang telah masuk dalam database, dan kategori kedua adalah mereka yang masih berada di luar database.
Gusti Ridha Wardhana menjelaskan, "Bagi pegawai yang masuk dalam database dan lulus seleksi, mereka akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK." Ini memberikan kepastian status bagi sebagian tenaga non-ASN.
Namun, bagi pegawai yang belum masuk dalam database, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan nasib mereka. "Hasil konsultasi dengan DPRD Tapin menunjukkan harapan agar mereka yang tidak masuk dalam database tidak serta-merta diberhentikan, namun kepastian nasib mereka masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat," jelas Gusti.
Pemerintah Kabupaten Tapin bersama DPRD terus berupaya mencari solusi agar tenaga non-ASN, terutama yang belum masuk dalam database, tetap memiliki peluang untuk bekerja dan berkontribusi dalam pelayanan publik. Upaya ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak.
Kesimpulannya, upaya mempertahankan dan menambah tenaga non-ASN di Kabupaten Tapin merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, komitmen DPRD Tapin dan Pemkab Tapin menunjukkan keseriusan mereka dalam mengatasi permasalahan ini.
