Fakta Unik Bendungan Karangnongko: Kapasitas 59,1 Juta M3, Kunci Swasembada Pangan dan Air Nasional
Kementerian PU melanjutkan pembangunan Bendungan Karangnongko di Bojonegoro-Blora, dengan kapasitas 59,1 juta m3, vital untuk swasembada pangan dan ketahanan air nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara konsisten melanjutkan proyek pembangunan Bendungan Karangnongko. Inisiatif strategis ini bertujuan utama mendukung program swasembada pangan serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan di Indonesia. Proyek ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Blora, tepatnya di Desa Ngelo dan Desa Mendenrejo.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pengelolaan air dari bendungan tidak hanya berfokus pada volume tampungan. Pengelolaan ini juga mencakup jaminan ketersediaan air sepanjang tahun, khususnya bagi daerah irigasi. Air merupakan elemen esensial dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Pembangunan fisik bendungan yang telah memasuki tahap konstruksi diharapkan segera rampung. Setelah itu, fokus akan beralih pada percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis. Langkah ini krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan frekuensi masa panen bagi para petani di wilayah tersebut.
Peran Strategis Bendungan Karangnongko dalam Ketahanan Pangan
Bendungan Karangnongko dirancang dengan kapasitas tampung sebesar 59,1 juta meter kubik. Bendungan ini memiliki peran vital dalam mengairi daerah irigasi (DI) seluas 63.774 hektare. Rinciannya, DI Karangnongko Kiri di Kabupaten Blora seluas 1.746 hektare akan dialiri dengan debit 2,85 meter kubik per detik.
Sementara itu, DI Karangnongko Kanan di Kabupaten Bojonegoro seluas 5.203 hektare akan mendapatkan suplai air dengan debit 7,90 meter kubik per detik. Selain itu, bendungan ini juga diproyeksikan mampu menyuplai air untuk kawasan Solo Valley Werken.
Solo Valley Werken merupakan jaringan irigasi bersejarah peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang membentang dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, hingga Surabaya, dengan total luasan 62.000 hektare. Sistem irigasi teknis yang terintegrasi ini akan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Tujuannya adalah memastikan suplai air optimal untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil panen tahunan.
Manfaat Multiguna dan Pengendalian Banjir
Dengan luas genangan mencapai 1.026,55 hektare, Bendungan Karangnongko tidak hanya berfungsi sebagai penopang irigasi. Bendungan ini juga dirancang untuk menambah cadangan tampungan air. Hal ini menjamin keberlanjutan suplai air baku sebesar 1.150 liter per detik bagi empat kabupaten, yaitu Bojonegoro, Ngawi, Blora, dan Tuban.
Suplai air baku dari Bendungan Karangnongko diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi sekitar 270.305 jiwa. Selain itu, Bendungan Karangnongko memiliki fungsi krusial sebagai pengendali banjir Sungai Bengawan Solo. Bendungan ini mampu mereduksi debit banjir di area seluas sekitar 760 hektare.
Keberadaan bendungan ini akan mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di wilayah hilir Kabupaten Lamongan. Selama ini, wilayah tersebut sangat bergantung pada Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat, dan Bendung Gerak Sembayat untuk mitigasi banjir.
Progres dan Komitmen Pembangunan Infrastruktur
Kementerian PU berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pembangunan bendungan yang sedang berjalan ini. Komitmen ini sejalan dengan Visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai swasembada pangan, energi, dan ketahanan air nasional. Pada tahun 2025, pembangunan Bendungan Karangnongko menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Konstruksi Bendungan Karangnongko telah dimulai sejak tahun 2023. Proyek ini dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melalui dua paket pekerjaan. Nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp1,26 triliun, dengan target penyelesaian pada tahun 2026.
Bendungan Karangnongko merupakan bagian dari upaya penguatan infrastruktur sumber daya air. Proyek ini juga termasuk dalam strategi PU608 yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029. Pembangunan ini mencerminkan investasi jangka panjang pemerintah dalam ketahanan nasional.
