Balai Wilayah Sungai Sumatera VII menggelontorkan dana Rp2,9 triliun untuk proyek pengendalian banjir di Kota Bengkulu, ditargetkan rampung akhir 2025.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyerukan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir pascabencana banjir di Bandarlampung yang menelan korban jiwa, menekankan pentingnya penanganan permanen dan kolaboratif.

Embung Imogiri di Bantul, DIY, dibangun untuk preservasi air dan pengendalian banjir, namun banjir masih terjadi karena perubahan bentang alam akibat pertambangan.

Wamen PU memastikan Sungai Cileungsi dan Cikeas menjadi prioritas dalam paket pengendalian banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang.

Bendungan Kuwil di Minahasa Utara berhasil kurangi dampak banjir di Manado hingga 6,7 juta meter kubik, berkat kemampuannya menampung debit air dari DAS Tondano.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai pengerukan Kali Cengkareng Drain efektif mengurangi risiko banjir di Kembangan, Jakarta Barat, dengan meningkatkan kapasitas saluran air dan kualitas air.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memaparkan strategi pengendalian banjir Jakarta-Jabar melalui pendekatan struktural dan nonstruktural, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Unhas untuk meneliti solusi pengendalian banjir di Blok 10 Perumnas Antang dan Jalan AP Pettarani, dengan fokus pada peningkatan kapasitas resapan air dan pengaturan alur air.

Normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan selesai pada 2026 untuk mengurangi risiko banjir Jakarta, dengan fokus utama pembebasan lahan seluas 35,94 hektare.

Menteri PUPR dan Gubernur DKI Jakarta berkolaborasi untuk mengatasi banjir Jakarta dengan fokus pada normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan mampu mengurangi potensi banjir hingga 40%.

Pembangunan Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, berhasil mengurangi risiko banjir hingga 45 persen, namun upaya pengendalian banjir masih perlu penanganan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Dinas SDA DKI Jakarta menyatakan 38 dari 52 polder yang ada belum berfungsi optimal dalam mengatasi banjir, dengan target pembangunan 70 polder baru rampung pada tahun 2045.