Gubernur NTB Dorong Peningkatan SMK Sesuai Kebutuhan Industri
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pengembangan SMK di NTB agar selaras dengan kebutuhan industri dan pasar kerja internasional, serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di tingkat SMP.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayahnya agar selaras dengan kebutuhan industri. Hal ini disampaikannya saat silaturahim dengan Keluarga Besar Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur di SMK Negeri 1 Jerowaru, Lombok Timur, Minggu (16/3). Inisiatif ini bertujuan untuk menjawab tantangan bonus demografi dan peluang pasar kerja yang besar, baik di dalam maupun luar negeri.
Iqbal melihat potensi besar dalam menghadapi bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar daripada usia non-produktif. Ia optimistis lulusan SMK NTB dapat mengisi peluang kerja ini. Lebih lanjut, ia juga mengarahkan pandangan ke pasar kerja internasional, khususnya negara-negara Asia Pasifik yang sedang mengalami penuaan penduduk, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Hal ini menunjukkan strategi jangka panjang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di pasar global.
Kualitas lulusan SMK, menurut Iqbal, sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oleh karena itu, pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada pengembangan SMK, tetapi juga melakukan intervensi pada pendidikan di tingkat SMP dan sederajat. Ia mengakui pentingnya memperbaiki kualitas pendidikan di jenjang SMP sebagai fondasi untuk menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan siap kerja.
Pengembangan SMK dan SLB di NTB
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal juga menyinggung pengembangan sekolah luar biasa (SLB) di NTB. Ia menyatakan akan ada skema khusus untuk SLB, dengan intervensi pemerintah provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing SLB. Intervensi ini akan difokuskan pada aspek-aspek seperti mobilisasi siswa dan sertifikasi tenaga pengajar, guna meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di NTB.
Kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini. Iqbal menekankan pentingnya sinergi dan menghindari persaingan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Retret bersama di Magelang pada bulan Februari lalu menjadi bukti nyata kebersamaan dan komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di NTB.
Ia menegaskan bahwa program-program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus saling melengkapi, bukan saling bersaing. Apabila terdapat program yang sama, maka harus saling menguatkan dan menghindari duplikasi upaya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan anggaran.
Sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa tidak ada lagi persaingan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Semua pihak harus bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pengembangan SMK di NTB akan semakin terarah dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB untuk menghadapi bonus demografi dan persaingan global.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, termasuk SMK dan SLB. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan pengembangan SMK dan SLB di NTB akan semakin optimal dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di pasar kerja.
Langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah meliputi peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di NTB.
