Integrasi Data Nasional: Kunci Kebijakan Indonesia yang Akurat dan Efektif

Indonesia perlu integrasi data nasional untuk pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan efektif, dengan BPS sebagai lembaga pengendali utama, guna mengatasi fragmentasi dan inkonsistensi data yang ada.

JAKARTA, 13 Mei 2024 (ANTARA) - Di era digital, integrasi data menjadi kunci pengambilan kebijakan yang tepat, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan data statistik yang terintegrasi dan kredibel. Fragmentasi data, ketidakkonsistenan informasi, dan kurangnya koordinasi antar sektor menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, integrasi data nasional menjadi sangat krusial.

Data statistik yang akurat dan terintegrasi merupakan dasar kebijakan berbasis bukti. Di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan sosial hingga pendidikan dan kesehatan, keputusan yang tepat bergantung pada informasi yang valid, terperinci, dan tepat waktu. Tanpa data berkualitas, kebijakan yang dihasilkan bisa meleset dari kebutuhan riil masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini berperan sentral dalam pengelolaan data statistik untuk pembangunan nasional. Namun, inkonsistensi dan fragmentasi data masih menjadi kendala. Data yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi antar kementerian dan lembaga negara, serta kurangnya keterlibatan sektor swasta, memperparah masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi besar dalam pengelolaan data nasional.

Menuju Satu Lembaga Pengendali Data Statistik

Salah satu solusi yang diusulkan adalah memperkuat peran BPS sebagai lembaga pengendali data statistik nasional yang kredibel. RUU Statistik yang sedang dibahas di DPR RI mengusulkan agar BPS memiliki otoritas yang lebih besar dalam standardisasi, registrasi, dan pengawasan seluruh kegiatan statistik nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan seluruh data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan berasal dari satu sumber yang sahih dan terstandardisasi.

Dengan kewenangan yang lebih besar, BPS dapat memastikan metodologi, klasifikasi, dan definisi data yang seragam di seluruh sektor, baik publik, swasta, maupun perbankan. Integrasi data ini akan memudahkan penggabungan dan analisis data secara lebih efisien dan konsisten, sehingga menghasilkan data berkualitas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan kapasitas BPS juga menjadi kunci keberhasilan. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat kredibilitas data, tetapi juga untuk memastikan seluruh data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan merujuk pada satu sumber yang sahih dan terstandardisasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan akan lebih cepat, tepat, dan efektif.

"Dalam Rancangan Undang-Undang Statistik (RUU Statistik) di Badan Legislasi DPR RI, diusulkan agar BPS memiliki otoritas yang lebih besar dalam mengatur standardisasi, registrasi, dan pengawasan seluruh kegiatan statistik nasional."

Keuntungan Integrasi Data

Pengelolaan data statistik yang terintegrasi di bawah satu lembaga kredibel menawarkan beberapa keuntungan penting. Pertama, standardisasi data yang seragam di seluruh sektor akan memastikan data yang dikumpulkan dapat dibandingkan dan dianalisis secara akurat. Kedua, keakuratan dan konsistensi data akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, efisiensi dalam pengambilan keputusan akan meningkat karena pengambil kebijakan dapat mengakses data yang akurat dan terkini dengan mudah.

Sebagai contoh, dalam kebijakan ekonomi, data yang terintegrasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi riil di sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian, sehingga kebijakan fiskal atau moneter yang diambil bisa lebih sesuai dengan kenyataan. Penyajian data *real-time* sangat penting di tengah dinamika global yang cepat berubah.

Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang krusial dalam pengelolaan data statistik. RUU Statistik mengatur perlindungan data pribadi dan data agregat secara rinci. Data individu dan perusahaan akan tetap dilindungi kerahasiaannya, sementara data agregat dapat digunakan untuk analisis statistik yang mendukung pembangunan nasional.

Regulasi ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data statistik. Keberhasilan implementasi RUU Statistik membutuhkan kesiapan dalam beberapa aspek, yaitu: *Legal & Regulatory Readiness*, *Data Governance Readiness*, *Organizational & People Readiness*, dan *Technology Readiness*. Semua aspek ini perlu dipersiapkan dengan matang untuk memastikan data dikelola dengan aman dan efisien.

Kesimpulan

Meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis bukti. Pembentukan satu lembaga pengendali data statistik yang kredibel, dengan peran yang lebih besar bagi BPS, akan memastikan data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi data untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat dan perekonomian.