Jatinangor: Pilot Project Digitalisasi Pelayanan Publik Jawa Barat
Layanan digital di Jatinangor, Sumedang, menjadi proyek percontohan digitalisasi pelayanan publik Jawa Barat, bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, aman, dan baik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadikan Jatinangor, Sumedang, sebagai proyek percontohan (pilot project) untuk program Jabar Digital Service. Layanan digital di Jatinangor telah berjalan dan akan ditingkatkan untuk menjadi contoh bagi seluruh Jawa Barat.
Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinkronisasi Langkah Transformasi Digital pada Life Event Cycle di Jawa Barat", yang dihadiri oleh perwakilan Pemprov Jabar, KemenPAN/RB, dan Kemendagri di Gedung Sate Bandung. Sekda Jabar, Herman Suryatman, menekankan pentingnya digitalisasi sebagai alat untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan keamanan layanan publik.
"Kami posisikan digital sebagai alat, karena dengan digital public services, delivery-nya lebih cepat, ringkas, murah, lebih baik dan aman," jelas Herman. Program ini nantinya akan dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Jatinangor dipilih karena dianggap merepresentasikan kota-kota di Indonesia.
Saat ini, layanan digital di Jatinangor mencakup pembuatan akta kelahiran, NIK, KIA (Kartu Identitas Anak), dan Kartu Keluarga. Ke depannya, layanan akan diperluas untuk mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari lahir hingga meninggal. Implementasi di daerah lain akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan infrastruktur yang ada.
"Mengingat, Jatinangor adalah kawasan perkotaan yang merepresentasikan Indonesia juga. Jadi kami harapkan ini bisa optimal layanan yang sudah ada dan akan dilaksanakan di sana, sehingga dapat diimplementasikan di wilayah lainnya juga," tambah Herman. Pendekatan yang dilakukan bukan hanya proyek berbasis proyek, tetapi dengan semangat gotong royong, memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Herman juga menjelaskan bahwa Jawa Barat berkomitmen untuk menjadi terdepan dalam digitalisasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, dan akan segera didukung oleh Peraturan Gubernur tentang transformasi digital. Prioritas utama adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
"Tapi ini step by step kami akan dorong. Tapi prinsip dasarnya bagaimana pelayanan publik di Jawa Barat faster, easier, better dan safer. Tentu kita antisipasi yang offline-nya, layanan online yes, offline yes. Jadi kami manfaatkan dan maksimalkan yang ada, jadi bukan base of project tapi gotong-royong," tegas Herman mengenai strategi implementasi.
Dengan menjadikan Jatinangor sebagai pilot project, diharapkan dapat memberikan solusi dan model terbaik untuk diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman, dan lebih baik.
