Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Masyarakat Adat Samau Jadi Mitra KKP Awasi Potensi Perikanan Biak Numfor
Masyarakat Adat Samau Jadi Mitra KKP Awasi Potensi Perikanan Biak Numfor

Masyarakat adat Samau di Kabupaten Biak Numfor, Papua, bermitra dengan KKP untuk mengawasi potensi perikanan dan menjaga kelestarian laut, mendapat apresiasi atas kontribusi ekonomi bagi warga lokal.

#planetantara
Ilmuwan Tekankan Konservasi Spesies Migrasi di Bentang Laut Sunda Kecil
Ilmuwan Tekankan Konservasi Spesies Migrasi di Bentang Laut Sunda Kecil

Para ilmuwan menyoroti pentingnya upaya konservasi spesies laut migrasi di Bentang Laut Sunda Kecil, yang meliputi Indonesia dan Timor Leste, guna melindungi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekonomi biru.

#planetantara
Ekspedisi Pemprov Maluku: Jaga Laut Teon, Nila, Serua untuk Perikanan Berkelanjutan
Ekspedisi Pemprov Maluku: Jaga Laut Teon, Nila, Serua untuk Perikanan Berkelanjutan

Pemprov Maluku bersama mitra melakukan ekspedisi perlindungan sumber daya laut di Kepulauan Teon, Nila, Serua (TNS) untuk mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat.

#planetantara
DLHK NTT Peringati Hari Bumi: Rehabilitasi Hutan dan Festival Mata Air Jaga Ekologi
DLHK NTT Peringati Hari Bumi: Rehabilitasi Hutan dan Festival Mata Air Jaga Ekologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT (DLHK NTT) berkomitmen menjaga keberlanjutan ekologi dengan merehabilitasi hutan dan menyelenggarakan Festival Mata Air di Sumba Tengah pada Mei 2025.

#planetantara
KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat untuk Kelola Laut Berkelanjutan
KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat untuk Kelola Laut Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberdayakan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui berbagai program pendampingan dan bantuan, sejalan dengan UU No. 27/2007 dan UU No. 6/2023.

KKP