Kejagung Geledah PT OTM, Terungkap Praktik "Blending" BBM yang Merugikan Negara
Kejaksaan Agung menggeledah PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, terkait dugaan korupsi "blending" BBM yang melibatkan sembilan tersangka dan merugikan keuangan negara.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, pada Kamis (27/2), terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018-2023. Penggeledahan ini terfokus pada dugaan praktik "blending" bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan keuangan negara. Selain PT OTM, penggeledahan juga dilakukan di rumah Muhammad Riza Chalid di Jakarta Selatan, yang diduga terkait dengan salah satu tersangka, putranya, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membenarkan penggeledahan di PT OTM yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau depo minyak impor. Penggeledahan juga dilakukan di dua lokasi milik Riza Chalid, yaitu di Jalan Panglima Polim dan Jalan Jenggala 2, Jakarta Selatan. Di Jalan Jenggala 2, penyidik menemukan sekitar 144 bundel dokumen yang kini sedang diteliti kaitannya dengan kasus korupsi tersebut.
Kasus ini melibatkan sembilan tersangka, termasuk dua tersangka baru yang diumumkan pada Rabu (26/2), yaitu Maya Kusmaya (MK) dan Edward Corne (EC), keduanya dari PT Pertamina Patra Niaga. Modus korupsinya adalah pembelian BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga BBM RON 92, kemudian dilakukan "blending" di PT OTM untuk menghasilkan BBM RON 92 dan dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Penggeledahan dan Temuan Bukti
Penggeledahan di PT OTM difokuskan pada dugaan aktivitas "blending" BBM. Penyidik Kejagung menduga, lokasi ini digunakan untuk mencampur BBM jenis RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan BBM RON 92 secara ilegal. Praktik ini diduga telah berlangsung selama beberapa tahun dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara.
Barang bukti yang ditemukan di PT OTM dan rumah-rumah yang digeledah akan diteliti lebih lanjut untuk memperkuat dakwaan terhadap para tersangka. Dokumen-dokumen yang ditemukan diharapkan dapat menjelaskan alur transaksi dan peran masing-masing tersangka dalam skema korupsi ini.
Kejagung berkomitmen untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini. Proses investigasi akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.
Modus Operandi "Blending" BBM
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan modus operandi para tersangka. Mereka membeli BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga BBM RON 92, kemudian mencampurnya (blending) di PT OTM untuk menghasilkan BBM RON 92. BBM hasil blending tersebut kemudian dijual dengan harga BBM RON 92.
Proses "blending" ini dilakukan di terminal atau storage PT OTM yang dimiliki oleh tersangka MKAR dan GRJ. Hal ini jelas melanggar prosedur pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga, dan mengakibatkan kerugian negara.
Para tersangka yang terlibat berasal dari berbagai posisi penting di Pertamina, termasuk direktur utama dan direktur pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tersebut melibatkan jaringan yang luas dan terstruktur.
Para Tersangka dan Peran Mereka
Sembilan tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Mereka adalah Riva Siahaan (RS), Sani Dinar Saifuddin (SDS), Yoki Firnandi (YF), Agus Purwono (AP), Maya Kusmaya (MK), Edward Corne (EC), Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Dimas Werhaspati (DW), dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ). Masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda dalam skema korupsi tersebut.
Kejagung akan terus mendalami peran masing-masing tersangka dan mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Proses hukum akan terus berjalan hingga semua tersangka diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Kasus ini menjadi peringatan penting tentang pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor energi. Kejagung diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi negara.
