Kementerian PU Siapkan Aksi Nyata Menuju Kebijakan Zero ODOL 2026

Kementerian PU tengah merancang rencana aksi untuk merealisasikan kebijakan Zero ODOL pada 2026, termasuk penentuan jalur logistik utama dan pemanfaatan teknologi WIM.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah gencar mempersiapkan rencana aksi guna mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penghapusan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL). Kebijakan yang dicanangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ini ditargetkan efektif diterapkan pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, menyatakan bahwa penyusunan rencana aksi tersebut saat ini sedang dalam proses. "Kita sedang menyusun rencana aksinya," ujar Roy di Jakarta, Rabu (7/5). Rencana aksi ini akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari identifikasi jalur logistik utama hingga penentuan lokasi pemasangan teknologi weigh-in-motion (WIM).

Selain itu, rencana aksi juga akan membahas strategi pemberian insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha di bidang logistik. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan dan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien. "Kita akan tentukan mana saja jalur utama logistik, sehingga kriterianya yang boleh lewat seperti apa," jelas Roy.

Langkah Konkret Menuju Zero ODOL

Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2026. "Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya, 2026. Karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan," kata AHY. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dalam penyusunan dan implementasi kebijakan ini.

Pemerintah menyadari bahwa kondisi di setiap daerah berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif. "Ada yang berlaku umum, nasional, tapi juga bisa saja ada yang spesifik. Makanya ada beberapa pilot project yang sedang dipersiapkan juga agar formulanya itu ada yang umum tapi juga ada yang spesifik daerah," jelas AHY. Program percontohan ini diharapkan dapat menghasilkan formula yang tepat guna diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperkuat sistem weight in motion (WIM) yang terintegrasi dengan sistem elektronik. Sistem ini akan digunakan untuk mengukur berat dan dimensi kendaraan secara akurat dan real-time, sehingga mempermudah proses pengawasan dan penindakan. "Dengan demikian juga nanti untuk penindakannya juga bisa lebih cepat dan tepat," tambah AHY.

Teknologi dan Pengawasan yang Terintegrasi

Pemerintah juga berencana untuk memasang perangkat serupa di kawasan-kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap kendaraan ODOL dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. "Dan kita juga mendorong di kawasan-kawasan industri juga harus ada perangkat serupa sehingga dari hulu ke hilirnya, bisa dikatakan analogikan seperti itu, ada pemeriksaan dan bisa diyakinkan tidak ada yang keluar dari standar dan keharusannya," tegas AHY.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan angkutan barang yang masuk kategori ODOL. Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait untuk membahas strategi yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah ODOL.

Perlu diketahui, kendaraan ODOL seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan. Selain itu, ODOL juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp42 triliun per tahun.

Dengan adanya rencana aksi yang terstruktur dan komprehensif ini, diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi keselamatan lalu lintas, infrastruktur jalan, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Komitmen pemerintah dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini.