Ketua MPR Sampaikan Kajian Ketatanegaraan dan Aspirasi Publik kepada Presiden
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan hasil kajian ketatanegaraan, termasuk potensi amandemen UUD 1945, dan aspirasi publik terkait program pemerintah, seperti MBG, kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, baru-baru ini bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan temuan kajian ketatanegaraan MPR. Pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Februari, berlangsung sekitar satu jam. Pembahasan meliputi kajian konstitusi UUD 1945 dan aspirasi masyarakat.
Muzani menjelaskan bahwa kajian MPR mencakup berbagai aspirasi masyarakat. Ketika ditanya tentang kemungkinan amandemen UUD 1945, ia menegaskan bahwa kajian tersebut bertujuan menampung berbagai pandangan publik. MPR, katanya, berupaya mendengarkan dan menyerap semua pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain kajian ketatanegaraan, Muzani juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait program pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun mengakui program ini positif, Muzani menyampaikan sejumlah catatan dari masyarakat. Catatan tersebut, menurutnya, bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan program MBG.
Beberapa catatan yang disampaikan meliputi keterlambatan distribusi makanan di beberapa daerah dan ukuran porsi lauk yang belum standar. Muzani menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menerima catatan tersebut sebagai masukan untuk perbaikan program MBG. Hal ini menunjukkan tingginya atensi pemerintah terhadap program tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan laporan mengenai kunjungan kenegaraan ke beberapa negara dalam tiga bulan terakhir. Kunjungan ini, menurut Muzani, merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi, posisi, dan investasi Indonesia di kancah internasional. Presiden meminta kesabaran masyarakat karena semua program pemerintah masih dalam proses berjalan.
Kesimpulannya, pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden membahas dua hal penting. Pertama, kajian ketatanegaraan MPR yang mencakup potensi amandemen UUD 1945. Kedua, aspirasi masyarakat, terutama terkait Program Makan Bergizi Gratis dan keberhasilan diplomasi Indonesia di kancah internasional. Kedua hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat dan menjalankan program pembangunan secara efektif dan efisien.
