Kolonel Eka Yogaswara Didakwa Serobot Tanah Negara Milik PFN, Ancam Hukuman Penjara

Oditur Militer Jakarta II mendakwa Kolonel Inf. Eka Yogaswara atas tuduhan penyerobotan tanah negara milik PFN di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, dengan nilai sewa ratusan juta rupiah.

Jakarta, 28 Februari 2024 - Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Timur menggelar sidang perdana terhadap Kolonel Inf. Eka Yogaswara, mantan Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan RI. Ia didakwa melakukan penyerobotan tanah negara milik PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN yang berlokasi di Jalan Kapten Tendean Nomor 41, Jakarta Selatan. Dakwaan ini dibacakan oleh Oditur Militer Kolonel Laut (H) Alfian Rantung.

Dakwaan tersebut merinci bahwa Kolonel Eka, sejak tahun 2012 hingga 2023, mengklaim kepemilikan tanah tersebut dengan alasan sebagai ahli waris almarhum M. Musa bin Muhidin. Ia menggunakan dokumen Girik No. 585 dan dokumen pendukung lainnya sebagai bukti kepemilikan. Namun, klaim ini bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memenangkan PFN dalam sengketa tanah tersebut.

Meskipun telah ada putusan pengadilan yang menyatakan PFN sebagai pemilik sah, Kolonel Eka tetap bersikeras atas klaimnya. Bahkan, ia diketahui telah menyewakan tanah tersebut dan menerima pembayaran ratusan juta rupiah dari penyewa selama periode tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dakwaan terhadapnya.

Kronologi Kasus Penyerobotan Tanah

Oditur Militer memaparkan kronologi kasus ini secara detail. Setelah PFN memenangkan sengketa tanah, Direksi PFN melakukan mediasi dengan Kolonel Eka pada 20 Februari 2022. Namun, mediasi tersebut gagal karena Kolonel Eka tetap mempertahankan klaim kepemilikannya. Meskipun keputusan kasasi telah memenangkan PFN, Kolonel Eka tetap mengabaikannya dan terus memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, Oditur Militer menjelaskan bahwa tindakan Kolonel Eka telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang penggadaian atau penyewaan tanah secara melawan hukum dan perbuatan yang melawan hukum lainnya terkait penguasaan tanah.

Atas perbuatannya tersebut, Oditur Militer menuntut agar Kolonel Eka Yogaswara diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis, 6 Maret 2025, dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa.

Tanggapan Terdakwa dan Sidang Selanjutnya

Menanggapi dakwaan tersebut, Kolonel Eka Yogaswara menyatakan akan mengajukan keberatan dan eksepsi. Hal ini menunjukkan bahwa ia akan membantah seluruh dakwaan yang dilayangkan oleh Oditur Militer. Sidang selanjutnya akan menjadi momen penting untuk mendengarkan pembelaan dari Kolonel Eka dan melihat bagaimana proses hukum akan berlanjut.

Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan hukum dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan negara. Publik menunggu dengan penuh perhatian bagaimana Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta akan memutus perkara ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan nasib Kolonel Eka Yogaswara. Apakah ia akan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan, atau ia akan berhasil membantah tuduhan tersebut? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari persidangan ini.