PFN Dukung Penuh Penegakan Hukum Kasus Penyerobotan Tanah di Jakarta Selatan

PT Produksi Film Negara (PFN) secara konsisten mendukung proses hukum terkait penyerobotan tanah milik negara di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan, yang telah mereka miliki sejak 1960.

Jakarta, 27 Februari 2025 - PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN menyatakan komitmen teguhnya dalam mendukung penegakan hukum atas kasus dugaan penyerobotan tanah negara di Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 41, Jakarta Selatan. Tanah tersebut, yang telah menjadi aset PFN sejak tahun 1960, menjadi pusat sengketa sejak awal 1990-an akibat klaim dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini melibatkan oknum TNI AD yang mengaku sebagai ahli waris, dan kini telah memasuki tahap pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Acting Head of Corporate Secretary PFN, Ihsan Chairdiansyah, menjelaskan kronologi panjang kasus ini. Ia menegaskan bahwa sejak tahun 2012, tanah tersebut diduduki secara fisik oleh oknum TNI AD yang mengklaim sebagai ahli waris almarhum M. Musa bin Muhidin alias Bek Musa. Meskipun gugatan mereka telah ditolak di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata, oknum tersebut tetap bersikukuh atas klaimnya. PFN, sebagai langkah hukum yang proaktif, telah melaporkan kasus ini ke berbagai instansi terkait, termasuk Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad).

Proses hukum berjalan cukup panjang dan berliku. Laporan PFN ke Puspomad pada 22 Mei 2023 dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Oditurat Militer Jakarta II pada 23 Oktober 2024. Oknum TNI AD tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, dan pembacaan surat dakwaan dilakukan pada Kamis, 27 Februari 2025. Di tengah proses hukum tersebut, muncul laporan balik dari oknum TNI AD ke Polda Metro Jaya, menuduh PFN melakukan pengaduan palsu. Namun, Polda Metro Jaya telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 13 Februari 2025, menyatakan tidak adanya bukti tindak pidana dalam laporan tersebut.

Kronologi dan Bukti Kepemilikan PFN

PFN telah mengumpulkan berbagai bukti kuat untuk memperkuat klaim kepemilikan tanah tersebut. Mereka telah memperoleh surat pencabutan blokir dan penghapusan catatan perkara atas buku tanah Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Surat tersebut, bernomor B/HP.020.01/1074-31.74.300/V/2024 dan tertanggal 31 Mei 2024, menegaskan status tanah tersebut sebagai clear and clean, bebas dari sengketa. Kepemilikan PFN atas tanah tersebut telah dimulai sejak tahun 1960, ketika PFN, yang saat itu masih berstatus unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Penerangan, memperoleh tanah tersebut dari Bank Pembangunan Indonesia. Kepemilikan ini diperkuat dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat atas nama Departemen Penerangan pada tahun 1987, dan selanjutnya dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.016/1993 setelah PFN menjadi perusahaan umum.

Meskipun muncul berbagai klaim sejak awal 1990-an, PFN memiliki bukti kepemilikan yang kuat sejak tahun 1954, ketika Perusahaan Film Nasional Indonesia telah menggunakan tanah tersebut. Dalam berbagai proses peradilan, PFN selalu memenangkan putusan hukum yang menguatkan kepemilikannya. "Dalam berbagai proses peradilan, baik di pengadilan tata usaha negara maupun dalam perkara perdata, PFN telah memperoleh putusan hukum yang menguatkan kepemilikannya," tegas Ihsan.

Dukungan PFN terhadap Penegakan Hukum

PFN menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum dan melindungi aset negara. "PFN akan terus menempuh langkah hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan negara serta memastikan setiap aset yang dikelola tetap berada dalam penguasaan yang sah," ujar Ihsan. Langkah ini sejalan dengan upaya PFN dalam mendukung pengembangan industri perfilman nasional secara berkelanjutan. Kasus ini menjadi contoh nyata komitmen PFN dalam menjaga aset negara dan menegakkan hukum.

Dengan adanya SP3 dari Polda Metro Jaya dan putusan pengadilan yang memenangkan PFN, kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan aset negara. PFN berharap proses hukum yang sedang berlangsung akan berjalan adil dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.