Komnas Haji Apresiasi Kerja Sama Kemenag dan KPK untuk Haji 2025
Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) memberikan apresiasi positif atas kerja sama Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 untuk mencegah korupsi dan memastikan layanan haji sesuai s
Kerja sama Kemenag dan KPK untuk Ibadah Haji 2025 mendapat Apresiasi
Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Inisiatif ini dinilai tepat dan perlu diapresiasi, mengingat pentingnya memastikan penyelenggaraan haji yang bersih dari korupsi dan sesuai standar layanan bagi 221 ribu jamaah.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyatakan bahwa pengawasan preventif sejak dini sangat penting. Hal ini untuk mencegah potensi penyimpangan dan praktik koruptif di semua tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan hingga kepulangan jamaah. Beliau menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menjamin integritas Kemenag.
Komnas Haji berharap kerja sama ini bukan hanya seremonial semata. Diharapkan ada tindak lanjut nyata dan kongkret dari pertemuan antara Menag, Kepala BPKH, Kepala BP Haji, dan Ketua KPK. KPK disarankan membentuk tim khusus yang mengawasi tiga fase penting penyelenggaraan haji.
Tiga Fase Penting Pengawasan KPK
Ketiga fase tersebut meliputi: tahap pra-musim haji (pengawasan kontrak asuransi, penerbangan, konsumsi, hotel, dan lainnya); fase penyelenggaraan haji (memastikan pembiayaan sesuai kontrak, khususnya selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina); dan fase pasca-puncak haji hingga pemulangan jamaah. Semua fase ini krusial untuk memastikan layanan haji tetap sesuai standar dan bebas korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan payung hukum untuk pelibatan KPK. KPK dapat memanfaatkan kuota pengawas eksternal yang tersedia. Komnas Haji memahami urgensi pengawasan KPK, terutama untuk mencegah kebocoran dana haji dan memastikan transisi penyelenggaraan haji dari Kemenag ke BP Haji berjalan lancar.
Langkah ini juga bertujuan meminimalisir potensi kegaduhan dan isu negatif terkait anggaran serta penggunaan wewenang. Dengan melibatkan KPK, diharapkan penyelenggaraan haji 2025 akan lebih transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktik korupsi. Hal ini akan menjamin pelayanan terbaik bagi para jamaah haji Indonesia.
Kesimpulan
Kerja sama antara Kemenag dan KPK dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 merupakan langkah strategis dalam upaya mencegah korupsi dan memastikan layanan haji yang berkualitas. Komnas Haji memberikan apresiasi dan berharap kerja sama ini akan berdampak positif bagi seluruh jamaah haji.