KONI Pusat Sampaikan Kekhawatiran Soal Permenpora ke DPR RI
Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyampaikan kekhawatiran terkait Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang dinilai menghambat kinerja dan kewenangan KONI dalam pembinaan olahraga prestasi Indonesia, sehingga disampaikan usulan revisi kepada Komisi X DP
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, mengungkapkan keresahannya terkait Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024. Hal ini disampaikan langsung kepada Komisi X DPR RI pada Kamis, 23 Januari 2024, dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dalam RDP tersebut, Marciano dan jajarannya menyampaikan sejumlah usulan revisi terhadap Permenpora tersebut. Mereka menilai beberapa pasal dalam Permenpora ini berpotensi mengikis kewenangan KONI dan mengganggu pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 dinilai mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi ranah internal KONI dan anggotanya.
Marciano menjelaskan, keresahan ini muncul karena beberapa norma dalam Permenpora dianggap melanggar aturan yang lebih tinggi dan berdampak nyata di daerah. Contohnya, beberapa pemerintah daerah enggan berkoordinasi dengan KONI Provinsi untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dengan alasan Permenpora tersebut.
Menanggapi hal ini, Marciano telah berupaya menyampaikan keberatannya melalui surat resmi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan juga melalui pertemuan langsung. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan KONI dalam memajukan olahraga Indonesia. KONI, menurut Marciano, selalu loyal dan mendukung kebijakan pemerintah, namun meminta agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.
Lebih lanjut, Marciano mengajak seluruh pihak terkait, termasuk Kemenpora, Komisi X DPR RI, KONI Pusat, dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi demi prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional.
Anggota Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan KONI. Mohammad Iqbal Romzi dan Juliyatmono, misalnya, menggarisbawahi pentingnya peran KONI sebagai mitra strategis dalam pembinaan olahraga di daerah. Tanpa kerja sama dengan KONI, koordinasi di daerah akan menjadi sulit.
RDP juga menghasilkan saran bagi KONI untuk melakukan silaturahmi dengan Kemenpora dan Kementerian Hukum dan HAM. Marciano menyambut baik saran tersebut. Ia juga menyampaikan usulannya agar KONI dan KOI digabung mengingat sejarah keduanya yang pernah bersatu, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan olahraga nasional.
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menutup RDP dengan kesimpulan yang merangkum masukan-masukan yang telah disampaikan. Berikut beberapa poin penting dari pasal-pasal Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang dipertanyakan KONI, sebagaimana tercantum di laman resmi KONI:
- Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat 4 dan 5, Pasal 16 ayat 6, Pasal 17 ayat (1) huruf a & b, Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (2) dinilai bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2022, PP Nomor 46 Tahun 2024, dan Olympic Charter.
KONI menilai pasal-pasal tersebut mengintervensi independensi organisasi olahraga dan melanggar asas-asas demokrasi dalam pengelolaan organisasi olahraga. KONI berharap revisi Permenpora ini bisa mengakomodasi masukan tersebut demi kemajuan olahraga Indonesia.
