KPPN Tanjung Salurkan Rp314,6 Miliar DBH untuk Tiga Kabupaten Kalsel

KPPN Tanjung telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp314,6 miliar kepada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Balangan, hingga 14 Februari 2025, untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyara

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kalimantan Selatan, telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp314,6 miliar kepada tiga kabupaten hingga 14 Februari 2025. Penyaluran ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Rincian Penyaluran DBH

Penyaluran DBH tersebut mencakup tiga kabupaten di Kalimantan Selatan: Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan Kabupaten Balangan. Rinciannya sebagai berikut:

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, berharap penyaluran DBH ini dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dana ini diharapkan dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Komitmen KPPN Tanjung terhadap Layanan Publik

Sigid Mulyadi juga menegaskan komitmen KPPN Tanjung dalam menjaga kualitas layanan publik dan akuntabilitas penyaluran dana. Dalam upayanya mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung selalu berupaya memberikan layanan terbaik dan memproses penyaluran dana secara cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Proses penyaluran DBH ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tiga kabupaten tersebut. Kecepatan dan ketepatan penyaluran dana menjadi kunci keberhasilan program-program pembangunan daerah.

Dampak Penyaluran DBH terhadap Pembangunan Daerah

Dana Bagi Hasil yang disalurkan diharapkan dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di ketiga kabupaten tersebut. Dengan adanya dukungan dana ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ini sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan.

Penyaluran DBH ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung otonomi daerah dan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.