Kalsel Tercepat Salurkan Dana Desa 2025: Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci
Kalimantan Selatan menjadi provinsi tercepat dalam penyaluran Dana Desa 2025 se-Indonesia, mencapai Rp51,92 miliar ke 116 desa, berkat sinergi antar lembaga dan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem serta pembangunan desa.

Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil menorehkan prestasi membanggakan: menjadi provinsi tercepat dalam penyaluran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) mengumumkan penyaluran DD 2025 telah mencapai Rp51,92 miliar kepada 116 desa, berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, menyatakan pencapaian ini menempatkan Kalsel di posisi teratas secara nasional, diikuti Jawa Timur. Kecepatan penyaluran ini bahkan lebih baik dibandingkan tahun 2024, di mana penyaluran hanya mencapai 20 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kini, 116 desa di tiga kabupaten telah menerima DD 2025.
Tiga kabupaten yang mendapatkan penyaluran tercepat adalah Hulu Sungai Utara (Rp37,14 miliar ke 86 desa), Banjar (Rp11,42 miliar ke 23 desa), dan Barito Kuala (Rp3,36 miliar ke 7 desa). Prestasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu.
Faktor Kesuksesan
Syafriadi mengungkapkan kunci keberhasilan ini terletak pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. Lembaga di tingkat desa, kabupaten, provinsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyalur dana, dan stakeholder terkait berperan penting dalam proses penyaluran yang cepat dan efisien. Dukungan penuh dan komunikasi efektif dari Kanwil DJPb Kalsel juga menjadi faktor pendukung utama.
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa 2025 di Kalsel mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Prioritas utama meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal 15 persen dari total DD. Program penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim juga menjadi fokus utama.
Selain itu, peningkatan layanan kesehatan dasar (termasuk penanganan stunting), ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi informasi (desa digital), pembangunan padat karya, penggunaan bahan baku lokal, dan sektor prioritas lainnya juga mendapatkan perhatian.
Harapan ke Depan
Syafriadi berharap penyaluran DD 2025 yang cepat ini dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berharap agar proses penyaluran berjalan lancar tanpa kendala atau penyalahgunaan dana.