Mantan Sekda Bandung, Ema Sumarna, Pindah ke Rutan Kebonwaru untuk Hadapi Persidangan Korupsi
Ema Sumarna, mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Bandung untuk menjalani persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City, bergabung dengan empat terdakwa lainnya.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, telah dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Timur ke Rutan Kebonwaru Bandung. Pemindahan ini dilakukan pada Selasa, 25 Februari 2024, untuk memfasilitasi kehadiran Ema dalam persidangan kasus korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Proses pemindahan ini melibatkan pengecekan administrasi dan pemeriksaan kesehatan Ema Sumarna sebelum akhirnya resmi ditahan di Rutan Kebonwaru.
Kepala Rutan Kebonwaru, Pance Daniel, membenarkan pemindahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penahanan Ema Sumarna di Rutan Kebonwaru merupakan langkah prosedural untuk memastikan kelancaran persidangan. Setelah proses persidangan selesai, status penahanannya akan dievaluasi kembali. Proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan Ema Sumarna telah dinyatakan lengkap dan sesuai prosedur.
Kasus korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City ini telah menjerat sejumlah pejabat penting Kota Bandung. Selain Ema Sumarna, sejumlah terdakwa lain juga tengah menjalani proses persidangan. Pemindahan Ema Sumarna ke Rutan Kebonwaru menandai babak baru dalam perjalanan kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan ini.
Proses Pemindahan dan Kondisi Kesehatan Ema Sumarna
Proses pemindahan Ema Sumarna ke Rutan Kebonwaru Bandung dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pihak Rutan Kebonwaru melakukan pengecekan administrasi secara menyeluruh untuk memastikan kelengkapan dokumen dan tidak ada penahanan yang terputus. "Dari prosedur yang dilakukan, kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap tanpa ada penahanan terputus," kata Pance Daniel.
Sebelum ditahan, Ema Sumarna juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ema memiliki riwayat penyakit diabetes sejak tahun 2019 dan pernah menjalani pemasangan ring jantung pada tahun 2019 dan 2020. Kondisi kesehatan Ema Sumarna akan terus dipantau selama masa penahanan di Rutan Kebonwaru.
Penahanan Ema Sumarna di Rutan Kebonwaru dilakukan bersama empat terdakwa lain yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Bandung. Mereka adalah Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi, dan Ferry Cahyadi. Kelima terdakwa ini akan menjalani persidangan di PN Bandung atas kasus yang sama.
Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung Smart City
Kasus korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City telah menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan, dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal, serta beberapa pihak swasta. Mereka telah divonis bersalah dan saat ini telah menjadi terpidana.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kasus korupsi serupa di masa mendatang. Publik menantikan proses persidangan Ema Sumarna dan terdakwa lainnya untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan.
Dengan ditahannya Ema Sumarna di Rutan Kebonwaru, diharapkan proses persidangan dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Kehadiran Ema Sumarna di Rutan Kebonwaru juga memudahkan koordinasi antara pihak kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menangani kasus ini.
Proses hukum yang sedang berlangsung ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Publik berharap agar proses hukum ini dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara negara untuk selalu mengedepankan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya.
