Mengenal Trans Wibawa Mukti: Pemkab Bekasi Kaji Penambahan Koridor, Targetkan Tiga Rute pada 2027

Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah mengkaji penambahan koridor Trans Wibawa Mukti, menargetkan tiga rute beroperasi pada 2027 untuk memenuhi animo warga yang tinggi. Bagaimana detailnya?

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, secara aktif mengkaji rencana penambahan koridor untuk layanan transportasi massal Biskita Trans Wibawa Mukti. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap peningkatan signifikan minat masyarakat terhadap moda transportasi umum tersebut. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas layanan bagi warga setempat.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, di Cikarang pada Selasa (19/8), menyatakan bahwa kajian ini sedang berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Animo tinggi dari pengguna menjadi pendorong utama, menunjukkan adanya pergeseran kebiasaan dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik. Saat ini, tujuh unit bus Trans Wibawa Mukti melayani lebih dari 14.000 penumpang setiap hari.

Dengan hanya mengoperasikan satu rute perjalanan dan tujuh kali keberangkatan, layanan ini telah membuktikan potensi besar. Rencana ambisius adalah menambah koridor dari satu menjadi tiga, dengan target operasional penuh pada tahun 2027. Untuk mencapai target tersebut, kajian dan perencanaan diharapkan tuntas pada akhir 2025 atau paling lambat tahun depan.

Pengembangan Rute dan Target Ambisius Trans Wibawa Mukti

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mengembangkan layanan Trans Wibawa Mukti guna memenuhi kebutuhan mobilitas warganya. Rencana penambahan koridor ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Animo masyarakat yang terus meningkat menjadi indikator keberhasilan awal program ini.

Saat ini, layanan Trans Wibawa Mukti hanya mengoperasikan satu koridor utama yang menghubungkan LRT Jatimulya hingga Stasiun Cikarang. Meskipun demikian, Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Firman Arief Sembada, menegaskan bahwa koridor kedua dan ketiga sedang dalam tahap perencanaan. Targetnya adalah memiliki tiga koridor yang beroperasi penuh pada tahun 2027.

Perluasan rute ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Kabupaten Bekasi, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas dan emisi gas buang. Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan. Dengan adanya penambahan koridor, diharapkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan ini.

Tantangan Pendanaan dan Potensi Kolaborasi Lintas Daerah

Pengembangan Trans Wibawa Mukti tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dukungan pendanaan. Firman Arief Sembada menjelaskan bahwa keterbatasan alokasi dana dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menjadi salah satu kendala utama. Hal ini membuat pemerintah daerah harus mencari solusi pembiayaan alternatif.

Hingga tahun depan, Pemkab Bekasi masih mempertahankan skema pembelian layanan melalui alokasi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibentuk badan pengelola khusus, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang kelak dapat berkembang menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika layanan koridor bertambah dan manajemen semakin kompleks.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga menjajaki kerja sama strategis dengan PT Transjakarta melalui program Trans Jabodetabek. Kolaborasi ini berpotensi memperluas jangkauan layanan hingga ke Jakarta, khususnya bagi warga Cikarang yang bekerja di ibu kota. Rute spesifik, salah satunya dari Cikarang ke Jakarta, masih dalam tahap kajian bersama PT Transjakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyesuaian Tarif dan Komitmen Layanan Publik Optimal

Pembiayaan layanan Trans Wibawa Mukti saat ini masih disubsidi penuh oleh pemerintah daerah. Namun, untuk keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas layanan, opsi penyesuaian tarif mulai tahun depan sedang dikaji. Berdasarkan hasil survei dan kajian tim independen, tarif ideal berada di kisaran Rp4.500 hingga Rp7.000, tergantung jarak tempuh.

Penyesuaian tarif ini mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat serta minat pengguna agar tidak memberatkan. Tujuan utama pemerintah daerah dalam mengelola Trans Wibawa Mukti bukanlah mencari keuntungan finansial. Sebaliknya, fokus utama adalah memastikan pelayanan transportasi publik berjalan optimal dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kabupaten Bekasi.

Firman Arief Sembada mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Trans Wibawa Mukti sebagai kebanggaan bersama. Penggunaan transportasi massal ini secara rutin diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan, menekan emisi gas buang, serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Ini adalah investasi kolektif untuk masa depan transportasi yang lebih baik.