Menhan Jerman Tolak Usulan Kenaikan Anggaran Pertahanan NATO 5% dari PDB

Menhan Jerman, Boris Pistorius, menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk menaikkan anggaran pertahanan negara-negara NATO hingga 5% dari PDB, menyebutnya tidak realistis bagi Jerman.

Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, secara tegas menolak usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk meningkatkan anggaran pertahanan negara-negara anggota NATO hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan penolakan ini disampaikan Pistorius pada Sabtu, 1 Februari 2024, kepada surat kabar Tagesspiegel.

Pistorius menjelaskan bahwa mengalokasikan 5 persen PDB untuk pertahanan sama artinya dengan menggelontorkan 42 persen dari anggaran federal Jerman. Dengan anggaran federal Jerman saat ini sekitar 230 miliar euro (sekitar Rp3,87 kuadriliun), usulan tersebut dinilai tidak mungkin dipenuhi. "Kami tidak akan mampu membiayainya," tegasnya.

Meskipun menolak usulan 5 persen PDB, Pistorius mengakui pentingnya peningkatan anggaran pertahanan Jerman. Ia menekankan komitmen Jerman untuk berkontribusi pada kapabilitas pertahanan NATO sesuai kemampuannya dalam dekade mendatang. Peningkatan anggaran, menurutnya, akan tetap dilakukan, bahkan melebihi target 2 persen PDB yang telah disepakati saat ini.

Namun, Pistorius menegaskan bahwa setiap keputusan di NATO diambil secara kolektif. Hal ini menyiratkan bahwa keputusan mengenai anggaran pertahanan Jerman tetap bergantung pada kesepakatan bersama di antara negara-negara anggota NATO.

Usulan kenaikan anggaran pertahanan hingga 5 persen PDB awalnya dilontarkan oleh Trump pada Januari 2024. Usulan ini muncul setelah KTT Vilnius 2023 yang menyepakati target minimal 2 persen PDB untuk pengeluaran pertahanan oleh negara-negara anggota NATO.

Saat ini, tercatat 23 dari 32 negara anggota NATO telah mencapai atau bahkan melampaui target 2 persen tersebut. Target 2% itu sendiri merupakan komitmen yang telah disetujui bersama dalam upaya memperkuat pertahanan kolektif NATO.

Pernyataan Pistorius ini memberikan gambaran kompleksitas tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dengan keterbatasan anggaran suatu negara. Penolakan ini juga menunjukkan bahwa keputusan mengenai anggaran pertahanan di NATO tetap memerlukan pertimbangan dan negosiasi yang cermat di antara seluruh negara anggotanya. Sumber: Sputnik-OANA