Motor Ridwan Kamil yang Disita KPK Belum Dipindahkan, Ini Alasannya

Kendala teknis menjadi penyebab sepeda motor milik Ridwan Kamil yang disita KPK terkait kasus korupsi Bank BJB belum dipindahkan ke Rupbasan, bukan masalah anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), yang disita sebagai barang bukti belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penyitaan dilakukan di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 10 Maret 2025, terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021—2023. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan penyebab keterlambatan pemindahan tersebut semata-mata karena kendala teknis.

Menurut Fitroh Rohcahyanto, "Ya saya pikir masalah teknis aja itu. Kalau kendala teknisnya terselesaikan, nanti ya pasti akan dilakukan sama dengan barang bukti lain." Ia juga memastikan bahwa keterlambatan ini bukan karena kendala anggaran. "Kalau kendala anggaran, saya pikir enggak, terlalu ini lah. Kalau yang operasional ke luar daerah mungkin ada pembatasan, tetapi kendala anggaran soal ini, enggak kok enggak," tegasnya. Pernyataan ini memberikan klarifikasi atas spekulasi yang mungkin muncul terkait alasan di balik belum dipindahkannya motor tersebut.

Kasus dugaan korupsi Bank BJB sendiri telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB, Widi Hartoto (WH); pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD); pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, Suhendrik (S); dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama, Sophan Jaya Kusuma (SJK). Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp222 miliar.

Kendala Teknis Pemindahan Barang Bukti

Penjelasan KPK mengenai kendala teknis dalam pemindahan motor Ridwan Kamil masih tergolong umum. Detail teknis yang spesifik belum diungkapkan. Namun, pernyataan tersebut setidaknya memberikan kepastian bahwa masalah anggaran bukan penyebab utama keterlambatan. Hal ini penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga transparansi proses hukum. KPK berjanji akan memindahkan motor tersebut setelah kendala teknis teratasi. Proses pemindahan barang bukti merupakan bagian penting dalam penanganan kasus korupsi untuk memastikan keamanan dan integritas barang bukti tersebut.

Proses hukum dalam kasus ini terus berjalan. Kelima tersangka tengah menghadapi proses hukum yang berlaku. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dalam kasus ini, termasuk penyelesaian kendala teknis pemindahan motor Ridwan Kamil dan proses hukum terhadap para tersangka. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Meskipun fokus utama adalah pada kasus korupsi di Bank BJB, kasus ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Proses hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kronologi Kasus dan Tersangka

• 10 Maret 2025: KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sepeda motor.
• Tersangka: Yuddy Renaldi (YR), Widi Hartoto (WH), Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).
• Pasal yang Diterapkan: Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
• Kerugian Negara: Diperkirakan sekitar Rp222 miliar.

Proses hukum terhadap para tersangka terus berlanjut. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemindahan motor Ridwan Kamil ke Rupbasan akan dilakukan setelah kendala teknis yang dihadapi terselesaikan.