Natuna Catat 1.021 Pelamar PPPK Tahap Dua
Sebanyak 1.021 pelamar mendaftar dalam rekrutmen PPPK tahap dua di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, terdiri dari tenaga teknis, guru, dan kesehatan, dengan proses seleksi yang akan berlangsung hingga Februari 2025.

Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mencatat jumlah pelamar yang signifikan untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) tahap dua. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna mengumumkan total 1.021 pendaftar hingga batas waktu pendaftaran pada 20 Januari 2025.
Rinciannya, sebanyak 892 pelamar mendaftar untuk posisi tenaga teknis, 43 pelamar untuk tenaga guru, dan 86 pelamar lainnya untuk tenaga kesehatan. Jumlah pendaftar ini menunjukkan minat yang cukup tinggi dari masyarakat Natuna untuk bergabung menjadi ASN.
Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya, menjelaskan bahwa proses verifikasi berkas lamaran akan berlangsung mulai 16 Desember 2024 hingga 8 Februari 2025. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 9-18 Februari 2025. Masa sanggah bagi pelamar yang tidak lolos akan diberikan selama tiga hari, yakni 19-21 Februari 2025.
Bagi mereka yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, imbauan untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi segera disampaikan. Seleksi kompetensi ini menjadi tahap penentu untuk menentukan siapa yang berhak menjadi PPPK.
Program PPPK tahap dua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakomodir tenaga non-ASN. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 16 Tahun 2025 mengatur tentang PPPK paruh waktu bagi tenaga non-ASN terdaftar dalam database BKN yang gagal dalam seleksi. Namun, nasib tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN dan tidak lolos seleksi PPPK tahap dua ini masih menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah pusat.
Hal ini menjadi perhatian utama karena kontrak kerja tenaga non-ASN akan berakhir pada tahun 2026. Rekrutmen PPPK ini diharapkan mampu memberikan kepastian karir dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Natuna.
Proses seleksi yang transparan dan adil diharapkan mampu menjaring calon PPPK yang berkompeten. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan proses rekrutmen ini berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelamar.