OJK: Premi Restrukturisasi Perbankan Tak Pengaruhi Kinerja Operasional
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan premi program restrukturisasi perbankan (PRP) yang mulai diterapkan 2025 tak akan signifikan mempengaruhi kinerja operasional dan profitabilitas bank, justru memperkuat ketahanan sistem keuangan.
Jakarta, 28 Januari 2024 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa premi untuk Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja operasional maupun profitabilitas perbankan di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Jakarta.
Dian menjelaskan bahwa perbankan nasional sudah cukup memahami dan siap menjalankan implementasi premi PRP yang akan dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai tahun 2025. Proses kajian, koordinasi, dan persiapan aturan ini telah berlangsung cukup lama sehingga memberikan waktu yang cukup bagi bank untuk mempersiapkan diri.
Pembayaran premi PRP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023. Aturan ini mewajibkan bank membayar premi dua kali setahun, setiap enam bulan. Pembayaran pertama untuk periode Januari-Juni 2025 akan dilakukan segera.
Besaran premi PRP berbeda-beda, bergantung pada besarnya aset bank dan tingkat risikonya. Plt. Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, Herman Saheruddin, menegaskan bahwa pengumpulan premi akan dimulai tahun ini. Ia meyakini besaran premi tidak akan memberatkan perbankan dan justru akan memperkuat infrastruktur keuangan dalam menghadapi potensi krisis.
Herman menambahkan, "Dengan PRP, infrastruktur penjaga stabilitas sistem keuangan kita semakin lengkap. LPS sudah memiliki program penjaminan simpanan dan resolusi bank yang kredibel. PRP akan menjadi tambahan untuk situasi krisis." Hal senada disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menjelaskan bahwa total premi PRP yang terkumpul diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun per tahun. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan premi penjaminan simpanan yang mencapai sekitar Rp17 triliun per tahun. Ia menyebut premi PRP sebagai investasi yang baik untuk keamanan perbankan Indonesia di masa depan.
"Jadi, tambahan PRP ini relatif kecil dibandingkan dengan besarnya jaminan keamanan perbankan kita ke depan, tapi ini investasi yang baik untuk negara," ujar Purbaya. Kesimpulannya, OJK optimistis bahwa premi PRP akan memperkuat sistem keuangan Indonesia tanpa membebani kinerja operasional bank secara signifikan.
