Panji Gumilang Didakwa Alihkan Dana Yayasan untuk Utang Pribadi
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Panji Gumilang telah mengalihkan dana Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) senilai puluhan miliar rupiah untuk membayar utang pribadi dan membeli aset atas nama sendiri serta keluarga, antara tahun 2014 hingga 2023.
Indramayu, 23 Januari 2024 - Kejaksaan Negeri Indramayu menetapkan Panji Gumilang, pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), sebagai terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tuduhannya mengejutkan: Panji Gumilang diduga menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang pribadi yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Indramayu, Eko Supramurbada, menjelaskan bahwa dakwaan terhadap Panji Gumilang mencakup periode 15 Desember 2014 hingga Mei 2023. Selama kurun waktu tersebut, Panji Gumilang, yang menjabat sebagai Ketua Pembina YPI sejak 2005, diduga secara sistematis mengalihkan dana yayasan ke rekening pribadinya.
Menurut Eko Supramurbada, dana tersebut digunakan untuk berbagai hal, bukan hanya pelunasan utang di bank swasta. Bukti menunjukkan adanya pembelian aset berupa tanah dan properti atas nama pribadi Panji Gumilang, keluarganya, dan beberapa pengurus yayasan yang diduga terlibat.
"Beberapa aset dibeli dengan dana yayasan, namun pendaftaran kepemilikannya tidak sesuai, karena atas nama pribadi terdakwa maupun keluarganya," jelas Eko.
Sumber dana yang dialihkan, menurut JPU, berasal dari berbagai sumber, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lembaga-lembaga lain yang berafiliasi dengan YPI. Hal ini menunjukkan adanya dugaan pencampuran dana yang melanggar hukum.
Lebih mengejutkan lagi, investigasi menemukan bahwa Panji Gumilang memiliki 82 rekening bank dan deposito yang digunakan untuk mengelola aliran dana hasil pengalihan kekayaan yayasan tersebut antara tahun 2014 hingga 2023.
Dakwaan terhadap Panji Gumilang disusun secara kumulatif, mengacu pada Pasal 70 junto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Sidang perdana telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Indramayu.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dana yayasan dan perlindungan aset lembaga pendidikan. Langkah hukum yang diambil diharapkan dapat memberikan keadilan dan efek jera bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kepercayaan publik.