Parlemen China Sahkan 6 Undang-Undang Baru di 2024: Fokus Pertahanan dan Tanggap Darurat
Kongres Rakyat Nasional China (NPC) mengesahkan enam undang-undang baru dan merevisi 14 lainnya pada tahun 2024, dengan fokus pada peningkatan pertahanan nasional dan sistem tanggap darurat.
Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, lembaga parlemen tertinggi negara tersebut, telah mengesahkan enam undang-undang baru dan merevisi 14 undang-undang lainnya sepanjang tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komite Tetap NPC, Zhao Leji, dalam sidang NPC di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada Sabtu (8/3).
Pengumuman ini disampaikan dalam rangkaian sidang parlemen 'Dua Sesi' yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 11 Maret 2025. Selain pengesahan dan revisi undang-undang, NPC juga mengesahkan empat keputusan mengenai masalah hukum dan isu-isu penting, serta meratifikasi 12 perjanjian dan kesepakatan internasional. Proses legislatif ini melibatkan peninjauan 2.146 dokumen normatif dan tanggapan terhadap 5.682 masukan dari warga dan organisasi.
Zhao Leji menekankan pentingnya responsif terhadap opini publik. NPC, katanya, memanfaatkan berbagai media, termasuk internet, mikroblog, WeChat, dan aplikasi seluler, untuk mensosialisasikan kegiatan dan menerima masukan masyarakat. Lebih lanjut, NPC juga mendorong staf untuk memahami sistem kongres rakyat dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Proses ini juga melibatkan 28 putaran pengumpulan respon publik terhadap rancangan undang-undang, menghasilkan lebih dari 70.000 komentar dan saran.
Revisi Undang-Undang Penting
Di antara undang-undang yang direvisi, terdapat Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dalam meningkatkan pendidikan pertahanan nasional, menumbuhkan patriotisme, dan mendukung pengembangan pertahanan nasional. "Pada 2024, kami merevisi Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendorong dan meningkatkan pendidikan pertahanan nasional, menumbuhkan patriotisme, serta mendukung pengembangan pertahanan nasional," ungkap Zhao Leji.
Undang-Undang Tanggap Darurat juga mengalami revisi untuk menyempurnakan sistem pencegahan dan penanggulangan risiko keamanan luar biasa serta keadaan darurat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan kehidupan dan harta benda masyarakat. NPC juga memulai pembahasan awal rancangan undang-undang tentang keselamatan bahan kimia berbahaya.
Selain itu, NPC juga membahas manajemen utang pemerintah. Dengan diberlakukannya sistem yang mewajibkan Dewan Negara untuk melaporkan manajemen utang pemerintah kepada Komite Tetap NPC, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara semakin ditingkatkan. "Dengan diberlakukannya sistem yang mewajibkan Dewan Negara untuk melaporkan manajemen utang pemerintah kepada Komite Tetap NPC, kami telah mendengar dan membahas laporan pertama serta mengusulkan rekomendasi untuk mengurangi risiko utang pemerintah sambil memastikan perkembangan yang stabil serta membangun mekanisme manajemen 'hidden debt' sesuai dengan standar yang diperlukan," tambah Zhao Leji.
Partisipasi Publik dan Mekanisme Pengawasan
NPC melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi. Lebih dari 70.000 komentar dan saran dari berbagai lapisan masyarakat telah diterima dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan undang-undang. Lebih lanjut, NPC juga menerima dan menindaklanjuti 194.000 surat pengaduan masyarakat. Zhao Leji menyatakan bahwa 76 persen dari isu-isu dalam saran-saran tersebut telah diselesaikan atau direncanakan untuk diselesaikan secara bertahap.
Untuk memastikan efektivitas pengawasan dan komunikasi, NPC menerapkan berbagai mekanisme, termasuk pertemuan rutin, proyek penelitian, kunjungan lapangan, dan komunikasi melalui telepon, surat, dan WeChat. Komite khusus dan komisi kerja juga berinteraksi dengan deputi dari bidang tertentu atau yang memiliki keahlian khusus untuk menjamin komunikasi yang luas dengan seluruh deputi NPC di seluruh negeri.
NPC juga menindaklanjuti saran-saran prioritas yang diidentifikasi. "Ketua Dewan mengidentifikasi 20 saran prioritas, kemudian diteruskan kepada 19 organisasi untuk memimpin proses penyelesaiannya di bawah pengawasan 7 komite khusus. Hasilnya, sejumlah masalah praktis telah berhasil diselesaikan," ungkap Zhao Leji.
Kesimpulannya, Kongres Rakyat Nasional China menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, partisipasi publik, dan peningkatan kualitas legislasi dalam upaya membangun negara yang lebih baik.
