PBPGSI Ingatkan Janji Prabowo Soal Kesejahteraan Guru Swasta di 2025
Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI) mengingatkan janji Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesejahteraan guru swasta, termasuk tambahan gaji dan bantuan tunai, yang hingga Februari 2025 belum terealisasi.
Jakarta, 6 Februari 2025 - Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI) kembali menyoroti janji Presiden Prabowo Subianto terkait kesejahteraan guru swasta. Janji kampanye yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan ini hingga kini belum sepenuhnya terealisasi, memicu desakan dari para guru swasta.
Janji Kampanye yang Belum Terwujud
Ketua Dewan Kehormatan PBPGSI, Suparman Marzuki Nahali, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI pada Kamis lalu, menegaskan dua poin penting janji kampanye Prabowo-Gibran yang belum terpenuhi. Pertama, janji tambahan gaji Rp2 juta per bulan selama 13 bulan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), untuk seluruh guru di Indonesia. Kedua, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, termasuk guru swasta tanpa sertifikasi, melalui bantuan cash transfer atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"'Besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025,' demikian disampaikan saat kampanye. Namun, hingga Februari 2025, kami belum menerima informasi lebih lanjut terkait hal ini," ujar Suparman.
Usulan Bantuan dari PBPGSI
Menanggapi situasi ini, PBPGSI mengajukan usulan konkret kepada pemerintah. Mereka mengusulkan bantuan sebesar Rp2 juta untuk guru swasta non-sertifikasi dan Rp1 juta untuk guru swasta yang sudah tersertifikasi. Usulan ini mempertimbangkan kesetaraan gaji pokok guru swasta tersertifikasi dengan guru ASN.
Suparman menekankan pentingnya bantuan cash transfer ini tidak hanya diberikan kepada guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tetapi juga kepada guru madrasah. "'Jadi bantuan cash transfer ini kami usulkan tidak hanya (untuk guru) di Kemendikdasmen, tetapi juga guru-guru madrasah'," tegas Suparman.
Tanggapan Pemerintah
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan 1,9 juta guru pada tahun 2025 dengan anggaran Rp81 triliun. Ia mencontohkan kenaikan tunjangan kesejahteraan guru bersertifikat sebelum 2024 dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.
"'Jadi, total di tahun 2025, jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu berjumlah 1,9 juta orang. Nanti di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan ditingkatkan, karena sekarang guru-guru kita ada sekitar 2,9 juta orang'," jelas Hasan Nasbi pada 2 Desember 2024.
Perbedaan Persepsi dan Harapan
Terdapat perbedaan persepsi antara pernyataan pemerintah dan harapan PBPGSI. Pemerintah menekankan peningkatan tunjangan untuk 1,9 juta guru, sementara PBPGSI berharap agar seluruh guru swasta, termasuk yang belum tersertifikasi, mendapatkan bantuan yang lebih merata dan sesuai dengan janji kampanye.
Kejelasan terkait mekanisme penyaluran bantuan, kriteria penerima, dan rincian besaran bantuan masih dibutuhkan untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan guru swasta sesuai harapan. PBPGSI berharap pemerintah segera memberikan kejelasan dan menindaklanjuti usulan mereka untuk memastikan kesejahteraan para guru swasta di Indonesia.
Kesimpulan
Pernyataan PBPGSI menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memenuhi janji kampanye terkait kesejahteraan guru swasta. Transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan organisasi guru sangat krusial untuk memastikan program peningkatan kesejahteraan guru berjalan efektif dan tepat sasaran.
