Pembubaran UNRWA: Masalah Pengungsi Palestina Tak Akan Selesai
Upaya Israel membubarkan UNRWA justru akan memperburuk krisis kemanusiaan bagi pengungsi Palestina dan berpotensi menimbulkan konsekuensi katastrofik di kawasan tersebut.
Istanbul, 1 Maret 2025 - Upaya Israel untuk membubarkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menuai kecaman internasional. Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menegaskan bahwa langkah tersebut tak akan menyelesaikan masalah pengungsi Palestina, bahkan berpotensi memperparah situasi kemanusiaan yang sudah rapuh. Hal ini disampaikan menyusul pengesahan dua undang-undang di Knesset Israel pada 28 Oktober 2024 yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah pendudukan Palestina, efektif 30 Januari 2025.
Lazzarini, dalam wawancara dengan majalah Israel +972, menekankan peran krusial UNRWA sebagai tulang punggung operasi bantuan kemanusiaan di Gaza. UNRWA menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan vital bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Pembubaran UNRWA akan menghilangkan akses vital ini bagi ratusan ribu warga Palestina.
Serangan terhadap UNRWA, menurut Lazzarini, bukan hanya serangan terhadap pengungsi Palestina dan hak mereka untuk kembali, tetapi juga upaya penghapusan sejarah dan identitas Palestina. Ia memperingatkan konsekuensi katastrofik jika UNRWA dibubarkan, dengan ratusan ribu warga Palestina kehilangan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Kekosongan yang ditinggalkan, menurutnya, tak akan dapat diisi oleh siapa pun.
Tuduhan Israel dan Bantahan UNRWA
Israel menuduh pegawai UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, tuduhan yang dibantah keras oleh UNRWA. PBB menegaskan bahwa UNRWA tetap menjaga netralitas dan berkomitmen untuk terus beroperasi meskipun menghadapi larangan dari Israel. Meskipun demikian, larangan tersebut menimbulkan tantangan besar bagi operasional UNRWA dan keberlangsungan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina.
Situasi semakin kompleks dengan latar belakang konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Perang genosida Israel di Gaza, yang menewaskan lebih dari 48.360 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah menyebabkan kehancuran besar. Meskipun gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah terjadi sejak bulan lalu, dampaknya masih terasa hingga saat ini.
Tindakan Israel juga mendapat sorotan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Otoritas Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Dampak Pembubaran UNRWA
Pembubaran UNRWA akan berdampak signifikan terhadap kehidupan ratusan ribu pengungsi Palestina. Hilangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan akan memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Hal ini juga akan berdampak pada stabilitas regional dan berpotensi memicu konflik lebih lanjut.
Langkah Israel ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen internasional terhadap perlindungan pengungsi dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Perlu adanya tekanan internasional yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan dan hak-hak dasar pengungsi Palestina tetap terjamin.
Keberadaan UNRWA, meskipun kontroversial, tetap menjadi pilar penting dalam upaya bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Pembubarannya akan menciptakan kekosongan yang sulit diisi dan berpotensi memicu krisis kemanusiaan yang lebih besar.
Peristiwa ini menyoroti perlunya solusi politik yang komprehensif dan adil untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, termasuk masalah pengungsi Palestina. Tanpa solusi yang berkelanjutan, krisis kemanusiaan akan terus berlanjut dan mengancam stabilitas regional.
