Pemkab Kudus Sukses Tekan Angka Perceraian ASN Lewat Mediasi
Pemerintah Kabupaten Kudus berhasil menurunkan angka perceraian ASN melalui program mediasi, mengurangi 7 pengajuan perceraian dari total 12 pengajuan pada tahun 2024.
Kabupaten Kudus berhasil menurunkan angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program mediasi. Dari 12 pengajuan perceraian ASN di tahun 2024, hanya 5 pengajuan yang benar-benar berujung pada perpisahan resmi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, pada Kamis lalu di Kudus, Jawa Tengah.
Dari kelima perceraian yang terjadi, empat di antaranya diajukan oleh ASN perempuan dan satu oleh ASN laki-laki. Proses perceraian ASN di Kudus sendiri melalui beberapa tahap, dimulai dari mediasi dan sesi tanya jawab sebelum akhirnya menunggu izin Bupati. Inilah kunci keberhasilan Pemkab Kudus dalam menekan angka perceraian.
Pemkab Kudus aktif melakukan mediasi, berupaya mendorong komunikasi dan rekonsiliasi antara pasangan yang mengajukan perceraian. Beberapa permohonan bahkan dikembalikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dilakukan mediasi internal. Upaya ini terbukti efektif, terbukti hanya 5 pengajuan yang sampai ke tahap pengadilan agama.
Meskipun beberapa pasangan telah menikah selama belasan tahun, miskomunikasi masih menjadi penyebab utama perceraian di kalangan ASN Kudus. Faktor ekonomi juga turut berperan dalam ketidakharmonisan rumah tangga dan menjadi pemicu pengajuan perceraian. Pemkab Kudus, melalui strategi mediasi, terbukti mampu memberikan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan rumah tangga ASN, mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga.
Kesimpulannya, upaya mediasi yang dilakukan Pemkab Kudus menunjukkan hasil yang positif dalam menekan angka perceraian ASN. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah perceraian, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan dan keharmonisan keluarga ASN.
